Rabu 15 Januari 2020, 14:13 WIB

Jokowi Minta Pengusaha Muda Lokal Diberi Porsi Besar Proyek BUMN

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jokowi Minta Pengusaha Muda Lokal Diberi Porsi Besar Proyek BUMN

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Presiden Joko Widodo (tengah) saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2019

 

PRESIDEN Joko Widodo tegas meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha swasta lokal, terutama wirausaha muda dalam menggarap proyek perusahaan negara.

Hal tersebut diutarakan Jokowi saat menghadiri Pelantikan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/1).

Dalam setahun, total proyek dari seluruh BUMN bisa mencapai Rp2.400 triliun. Peluang sebesar itu, ucap Jokowi, semestinya tidak hanya dimakan oleh anak-anak hingga cucu-cucu usaha BUMN saja.

"Saya titip kepada Pak Erick, jangan sampai pekerjaan BUMN dikerjakan oleh BUMN sendiri. Dari dulu sudah saya ingatkan itu. Mestinya sekarang lebih jelas karena menterinya Pak Erick, keluarga besar dari Hipmi," ujar Presiden.

Baca juga: Swasta Nantikan lagi Kerja Sama Sinergi dengan BUMN demi RI Maju

Porsi besar seharusnya diberikan kepada para pelaku usaha muda agar mendapatkan pengalaman dalam menggarap proyek-proyek pemerintah.

"Kalau itu bisa ditumbuhkan, pengusaha muda akan naik kelas. Jadi beri peluang kepada mereka," tegasnya.

Tidak hanya BUMN, Presiden juga meminta investor-investor asing untuk melibatkan perusahaan-perusahaan swasta lokal dalam mengerjakan proyek.

Dia pun menugasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merealisasikan hal tersebut.

"Bapak Bahlil itu ibaratnya menteri Badan Usaha Milik Swasta. Dalam setahun, paling tidak mereka memegang investasi Rp800 triliun. Saya titip kepada beliau agar investor itu dikawinkan, dimitrakan dengan pengusaha lokal," pinta Kepala Negara.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More