Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Matlha'ul Anwar dalam upaya menangkal radikalisme. Matlha'ul Anwar merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah berbasis di Pandeglang, Banten.
Seusai pertemuan dengan Wapres, Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matlha'ul Anwar (PBMA) Irsjad Juwaeli mengatakan pihaknya ingin membantu pemerintah mengurangi dan menghilangkan radikalisme, terutama di kalangan jemaah PBMA, meskipun tidak ada ormas yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpaham radikal termasuk PBMA.
"Hampir semua ormas yang ada di lingkungan kita, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PBMA kelihatan tidak ada yang berpikir radikal tapi yang di luar konteks itu yang perlu kita dakwahi," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Ia menyatakan Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari ormas Islam, PBMA, imbuhnya, terus bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat, terutama ormas dan masyarakat nonmuslim untuk membangun toleransi.
"Toleransi yang luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara tidak bisa dibangun kita saja, tetapi oleh seluruh masyarakat. Kita sudah ada kebinekaan, kesatuan NKRI yang perlu kita junjung tinggi setiap saat," tegas Ma'ruf.
Ia menjelaskan, radikalisme muncul karena pemahaman yang kurang jelas mengenai ajaran Islam. Ketidakpaham-an itu kemudian disampaikan secara terbuka sehingga terjadi benturan-benturan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, imbuhnya, PBMA ingin memberikan pemahaman dakwah yang benar melalui khotbah di masjid-masjid dan majelis taklim.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBMA Ahmad Sadali Karim mengatakan Pancasila sudah menjadi pemberian. PBMA, kata dia, mendukung ide Wapres untuk mengembangkan usaha kecil dan menegah (UKM) di daerah supaya ekonomi umat bisa meningkat.
"Ini juga menekan radikalisme. Juga beliau (Wapres) mengatakan agar kita semua menjaga toleransi bersama umat lain demi keutuhan bangsa," cetusnya. (Ind/P-3)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved