Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MANTAN Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan dua operasi tangkap tangan (KPK) era Firli Bahuri proses izin penyadapannya terjadi di zaman Agus Rahadrdjo. Tepatnya pertengahan tahun lalu.
"Izin penyadapan dua OTT terbaru ditandatangani KPK era Agus Rahardjo," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (12/1).
Menurut dia proses penyelidikan dua perkara tersebut berlangsung pada 2019. Kemudian pimpinan KPK era Agus Rahardjo beberapa bulan sebelum lengser mengeluarkan surat perintah penyadapan.
Baca juga: Indriyanto: OTT KPK tak Bertentangan dengan UU KPK Baru
Hal itu, kata dia, karena pengungkapan dua praktik rasyawah ini membutuhkan penyelidikan mendalam terkait komunikasi antarpihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Lebih rinci tanya pimpinan KPK sekarang karena saya lupa dan yang saya ingat (izin penyadapan ditandatangani) sekitar tengah tahun 2019 ke atas dan akhir tahunan 2019," pungkasnya.
Operasi tangkap tangan KPK terhadap anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah rentan menghadapi praperadilan. Pasalnya, KPK menangkap keduanya sebelum aturan peralihan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terbit. (OL-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Petro Energy merupakan perusahaan turut mengajukan pinjaman di LPEI. KPK enggan memerinci jawaban Cahyadi saat diperiksa penyidik.
Budi enggan memerinci jumlah proyek yang diduga menjadi ladang rasuah Maruf. Eks Sekjen MPR itu menyandang status tunggal dalam kasus ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved