Minggu 12 Januari 2020, 18:45 WIB

Indriyanto: OTT KPK tak Bertentangan dengan UU KPK Baru

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Indriyanto: OTT KPK tak Bertentangan dengan UU KPK Baru

MI/ Rommy Pujianto
Indriyanto Seno Adji

 

PAKAR hukum Indriyanto Seno Adji menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurutnya, proses penindakan KPK dilakukan dengan berpatok pada UU KPK lama (UU 30/2002) yang tidak mengatur terkait izin dari Dewan Pengawas KPK. Begitu pula dengan OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Baca juga: Konflik RI dan Tiongkok di Natuna Dinilai Sulit Diselesaikan

"Kalau OTT KPU, memang lidik dan sadapannya ini dilakukan pada era sebelum Pimpinan KPK baru. Jadi belum ada UU KPK baru. Karena itu sadap kasus KPU dan seterusnya berlaku UU KPK yang lama dan memang tidak memerlukan izin Dewas," terang Indriyanto, Minggu (12/1).

Menurut Indriyanto, UU KPK baru justru malah memperkuat kelemahan KPK pada sistem penindakan KPK. Ia mencontohkan Syarifuddin Umar yang menggugat KPK perihal penyitaan aset miliknya dalam proses penangkapan yang dianggap tidak sah karena tidak adanya surat penggeledahan. Syarifuddin menang dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi di Mahkamah Agung.

"UU KPK baru justru memperkuat kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penindakan. Bukti Hakim Syarifuddin yang memenangkan gugatan terhadap KPK," tegasnya.

Oleh karena itu, Indriyanto berpandangan UU KPK yang baru sudah cukup menjadi landasan hukum bagi penindakan KPK. "Karenanya dengan UU KPK baru, soal sadap dan OTT dan lain-lain berjalan sesuai mekanisme biasa saja dan tidak perlu ada perbaikan-perbaikan regulasi lagi," tandasnya. 

Persolan yang kini muncul dalam penindakan KPK, menurutnya, hanya sebatas adaptasi terhadap UU KPK yang baru. "Ini semua hanya persoalan adaptasi regulasi dan bagaimana SDM (sumber daya manusia) Penindakan KPK melakukan implementasi yang tegas dan jelas saja," lanjutnya,

Baca juga: Kapal Nelayan dan Patroli Besar Harus Dihadirkan di Natuna

Indriyanto juga menegaskan bahwa pimpinan KPK yang baru telah membuktikan bahwa OTT bukan ganjalan bagi implementasi UU KPK baru (UU 19/2019).

"Pimpinan KPK baru membuktikan OTT bukan persoalan hukum bagi UU KPK baru," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More