Soal KPK Geledah DPP PDIP, Djarot Tidak Dilengkapi Surat Resmi

KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha menggeledah markas besar partainya, namun gagal karena tidak dilengkapi surat resmi.

Pihaknya mengaku berkomitmen untuk mendukung segala bentuk kegiatan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri.

"Oh saya belum tahu kalo itu (penggeledahan ruang kerja Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto), tapi mereka (petugas KPK) informasinya tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat," kata Djarot di sela melihat persiapan Rakernas I dan HUT ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut dia, petugas keamanan DPP PDIP tidak menolak kehadiran petugas KPK yang hendak melakukan penggeledahan selama dilengkapi dokumen resmi. Oleh sebab itu, PDIP bukan menghalangi KPK tetapi mempertanyakan keabsahan perintah penggeledahan yang terbukti tidak lengkap.

"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," jelasnya.

Ia menjelaskan komitmen partainya terhadap pemberantasan rasuah sudah terbukti cukup besar. Maka tidak ada kaitan antara penggeledahan dengan sikap antikorupsi PDIP.

"Kalau kita partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum dan itu tidak mewakili partai individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," pungkasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari