KPK Pertimbangkan Panggil Paksa Nurhadi

MANTAN Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya meminta Nurhadi kooperatif.

Ali Fikri mengatakan penyidik menyiapkan langkah lanjutan termasuk kemungkinan pemanggilan paksa lantaran yang bersangkutan sudah tiga kali tak memenuhi panggilan.

"KPK mengimbau saksi-saksi koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik KPK. Penyidik akan menyiapkan langkah hukum, tetapi sementara ini belum bisa disampaikan," kata Ali Fikri, kemarin.

KPK sedianya memanggil Nurhadi yang menjadi tersangka dalam kasus pengurusan perkara di MA sebagai saksi. KPK juga memanggil tersangka lainnya, yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Untuk Rezky dan Hiendra, KPK memanggil keduanya sebagai saksi untuk Nurhadi. Namun, ketiganya sama-sama mangkir dari panggilan penyidik. KPK memastikan telah mengirimkan surat pemanggilan ke tiap-tiap alamat yang bersangkutan.

KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA.

Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Rezky diduga menjadi perantara suap kepada Nurhadi dalam sejumlah pengurusan perkara perdata, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Adapun Hiendra disangkakan sebagai pemberi suap pengurusan perkara.

Di sisi lain, Nurhadi saat ini mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menggugat status tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK menduga Nurhadi terlibat pengurusan perkara perdata PT MIT melawan Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) dan pengurusan perkara perdata sengketa saham PT MIT.

Pada 2015, tersangka Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Perkara perdata itu kemudian dimenangi Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015-Januari 2016 ketika perkara gugatan perdata tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga ada pemberian uang kepada Nurhadi melalui Rezky senilai Rp33,1 miliar.

KPK juga menduga Nurhadi menerima gratifikasi terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah untuk tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi diduga menerima gratifikasi uang sekitar Rp12,9 miliar sepanjang Oktober 2014-Agustus 2016. (Dhk/P-2)