Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang melaksanakan perjanjian pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah dan serah terima kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai Ketapang di Kantor Bupati Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (19/12) lalu..
Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, Broto Setia Pribadi menjelaskan, berdasarkan perjanjian hibah dan berita acara serah terima barang tersebut, maka barang milik daerah berupa tanah seluas 775 m2 yang terletak di Jalan Letkol M. Thohir, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, telah dihibahkan kepada Kementerian Keuangan.
“Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan sinergi yang sangat baik antara Pemda Kabupaten Ketapang dengan Kementerian Keuangan,” ujar Broto.
Hibah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dari aset itu sendiri, serta merupakan bentuk kontribusi pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Kementerian Keuangan.
Selain penandatanganan perjanjian hibah serta berita acara serah terima barang milik daerah, juga dilaksanakan serah terima dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah yang dihibahkan tersebut.
Menurut Broto, hibah ini merupakan salah satu bentuk sinergi Bupati Ketapang dengan Bea Cukai untuk mendukung salah satu tugas dan fungsi Bea Cukai dalam menertibkan peredaran barang-barang ilegal.
"Dengan berkurangnya barang ilegal akan tumbuh produksi barang yang legal secara produktif dan akhirnya ini akan meningkatkan penerimaan negara," papar Broto..
Serah terima ditandai dengan tanda tangan naskah hibah dan berita acara serah terima dari Pemda Kabupaten Ketapang kepada Kementerian Keuangan, oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi dan Bupati Ketapang, Martin Rantan. (OL-09)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
KPK resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Para oknum tersebut sengaja menyiapkan lebih dari satu lokasi penyimpanan guna menghindari pemantauan aparat penegak hukum.
KPK temukan uang Rp5 miliar dalam 5 koper terkait kasus suap importasi Bea Cukai. Simak peran 6 tersangka termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved