Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH perwira tinggi (pati) TNI dan Polri mendatangi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12). Mereka akan menemui Presiden Joko Widodo terkait kenaikan pangkat.
Para pati TNI dan Polri itu tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.15 WIB. Tanpa banyak bicara, rombongan tersebut langsung masuk ke dalam Istana Kepresidenan.
"Pertemuan menyambut kenaikan pangkat 1 tingkat perwira tinggi TNI/Polri," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).
Fadjroel mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi berpesan agar para agar pati tetap meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas. Apalagi mereka akan menghadapi zaman baru revolusi 4.0.
Di antara pati yang hadir itu di antaranya termasuk Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono yang baru ditunjuk sebagai Wakapolri dan Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit.
Terlihat juga Inspektur Jenderal Agus Andrianto yang juga baru diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Agus sebelumnya menjabat Kapolda Sumatra Utara.
Sebelumnya, pada akhir November, para perwira tinggi TNI dan Polri yang naik pangkat juga menghadap Jokowi. Salah satunya adalah mantan Kapolda Sumatra Selatan Firli Bahuri yang kini sudah menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (X-15)
Baca juga: Duh, Senjata AR15 Polisi di Papua Dicolong Warga
Baca juga: Wabup Nduga Mundur, Mahfud: Itu Manuver Politik
Baca juga: DPR Sahkan Idham Aziz Sebagai Kapolri
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved