Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengaku ingin pengelolaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diperbaiki. Karena itu, ia membiarkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi BUMN.
"Yang jelas, saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).
Jokowi juga ingin agar aset-aset BUMN kembali produktif. Ia menilai saat ini BUMN masih belum cukup produktif, sehingga mengurangi produktivitas manajemen di BUMN.
"Jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen," tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya merombak jajaran pejabat eselon I Kementerian BUMN. Tujuh deputi dan satu sekretaris utama pun dimutasi dari jabatan tersebut dan diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Baca juga: Erick Bidik Eks Menteri Pimpin BUMN
Perombakan pejabat eselon I saat ada perubahan pemimpin Kementerian BUMN lazim terjadi. Tapi kali ini menjadi yang terbesar sejak 15 tahun terakhir karena jumlah dan dilakukan serentak.
Selain itu, Erick juga menunjuk sejumlah nama baru di jajaran direksi BUMN. Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), kemudian Chandra Hamzah ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN, Pahala Mansury ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN.
Belum lagi, berembus isu tiga mantan menteri Kabinet Kerja juga ditawari untuk mengisi jabatan di BUMN. Di antaranya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang disebut akan mengisi jabatan
Direktur Utama PT PLN (Persero), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan jadi Direktur Utama Garuda Indonesia dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikabarkan akan mengisi salah satu jabatan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo).(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved