SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak harus mundur dari keanggotaannya di partai meski sudah diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina.
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang," jelas Hasto dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (22/11).
Hasto meminta agar tak ada kecurigaan berlebih bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu. Ia meyakini Ahok bisa menjaga nama baik partainya tersebut.
Baca juga : Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Dipastikan Mundur dari PDIP
"(Berharap Ahok) menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," kata Hasto.
Hasto juga menyinggung penolakan Ahok sebagai pejabat tinggi dari sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina. Ia mengatakan bahwa di dalam UU BUMN, pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan hal-hal yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan mengenai posisi Ahok yang merupakan kader PDIP, ia memastikan Komisaris Pertamina itu akan mundur dari keanggotaan partai.
"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ucapnya.(OL-7)
