KPK Selisik Setoran Kepala Dinas ke Wali Kota Medan

KOMISI Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan adanya suap berupa setoran uang dari para kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan kepada Wali Kota Tengku Dzulmi Eldin.

Komisi melakukan pemeriksaan 14 saksi yang sebagian besar merupakan kepala dinas setempat.

"Kepada 14 orang saksi tersebut, penyidik mendalami terkait dengan setoran yang diduga diberikan ke Wali Kota Medan, baik terkait jumlah ataupun sumber uang dan alasan pemberian. Apakah atas permintaan atau tidak," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11).

Pemeriksaan 14 saksi tersebut dilakukan untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari. Pemeriksaan dilakukan di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Isa diketahui menjadi tersangka sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang juga berstatus tersangka.

Baca juga : Anak Yasonna Laoly Dicecar Soal Proyek di Pemkot Medan

Para saksi yang diperiksa sebagian merupakan kepala dinas. Antara lain Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Muhammad Husni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Zulkarnain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ikhsar Risyad Marbun.

Kemudian, ada nama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Izwar, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi.

Pejabat daerah lain yang turut diperiksa yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup Medan Bob Harmandyah Lubis, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Suherman, Direktur PD Pasar Jaya Kota Medan Rusdi Simoraya, Direktur RSUD Pringadi Medan Suryadi Panjaitan, eks Kepala Dinas Pendidikan Medan Hasan Basri, Asisten Administrasi Umum Sekda Medan Renward Parapat, dan seorang pria bernama Agus Suriyana juga ikut diperiksa.

Selanjutnya, Direktur RSUD Pringadi Medan Suryadi Panjaitan, Direktur PD Pasar Jaya Medan Rusdi Simoraya, eks Kepala Dinas Pendidikan Medan Hasan Basri, dan seorang pria bernama Agus Suriyana juga ikut diperiksa.

Adapun kasus yang menjerat Eldin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober lalu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap terkait dengan proyek dan jabatannya selaku Wali Kota Medan.

Baca juga : Anak Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK

KPK menduga Isa Ansyari dimintai uang karena telah diangkat sebagai kepala dinas oleh Eldin.

Isa sebagai kepala dinas memberikan uang sebesar Rp250 juta melalui transfer sebesar Rp200 juta dan Rp50 juta diberikan secara tunai. Permintaan uang tersebut berkaitan dengan kunjungan kerja sang Wali Kota ke Jepang pada Juli lalu dalam rangka kerja sama sister sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa.

Di Jakarta, KPK juga memeriksa putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema T Laoly, sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Dia diperiksa dalam kapasitasnya selaku pimpinan perusahaan kontraktor PT Kani Jaya Sentosa. Perusahaan tersebut diketahui pernah menggarap proyek infrastruktur di lingkungan Pemkot Medan.

"Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," ucap Febri Diansyah. (OL-7)