BAGAIMANA evaluasi yang dilakukan Kemendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung?
Kita pastinya selalu melakukan evaluasi setiap pelaksanaan pilkada. Mulai 2005 kita sudah melakukan evaluasi pilkada langsung. Bahkan kemarin sejak 2015 kita juga melakukan lebih komprehensif, pilkadanya serentak. Tentunya ada banyak temuan, beberapa hal yang tentu harus kita benahi ke depan. Ada persoalan terkait dengan proses pencalonan, pelaksanaan pemilihan, kinerja penyelenggara, dan sebagainya.
Calon yang maju pilkada langsung menghabiskan banyak biaya, bahkan sampai miliaran rupiah. Mengapa?
Ya, kalau dulu 2012 itu kita melakukan evaluasi, rata-rata yang terbesar itu belanja biaya untuk saksi. Walaupun negara sudah menyiapkan saksi, para calon itu kadang-kadang butuh saksi sendiri juga di masing-masing. Itu yang membuat besar. Sekarang relatif sudah berkurang karena model kampanye lebih efektif sekarang, tidak ada lagi kampanye terbuka, lebih banyak dialogis. Sebenarnya relatif lebih bagus sekarang jika dibandingkan dengan dahulu. Cuma tetap saja yang membuat besar ialah perilaku calon, sistemnya sudah terus kita benahi dari waktu ke waktu. Teman-teman penyelenggara juga sudah melakukan pembenahan contoh sosialisasi lebih sederhana, banyak hal yang sudah dipangkas.
Apakah faktor tersebut yang memunculkan wacana untuk pilkada tidak langsung?
Dalam Pasal 18 UUD, pilkada dilakukan secara demokratis. Demokratis kan cuma ada dua, langsung atau tidak langsung. Ada juga yang menginginkan pilkada tidak langsung, dengan tetap menjaga agar demokratisasi tetap terjaga. Kan pilihannya cuma dua, ketika kenyataan pilkada langsung banyak persoalan. Tentunya orang akan melihat ke pilkada yang sebelah, pilkada tidak langsung. Itu hal yang biasa. Sama kayak kita melihat ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri nggak, ya ke kanan. Itu kan biasa.
Terkait dengan pernyataan pihak Istana yang akan mempertahankan pilkada langsung, bagaimana sikap Kemendagri?
Namun, kita kan patuh dan taat pada arahan Pak Presiden yang sudah mengatakan melalui juru bicara bahwa kita tetap fokus pilkada langsung merupakan model pilkada yang dianggap efektif untuk membangun demokrasi. Kita patuh. Kemendagri, Bapak Menteri, pasti patuh untuk hal seperti itu. Tetapi boleh dong kita melakukan perbandingan. Wajar saja, tidak ada persoalan. (Zuq/P-4)
