Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak mempermasalahkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Enggak ada masalah," katanya seusai mengikuti acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).
Namun Airlangga enggan memberi kepastian terkait posisi yang akan diduduki oleh Ahok di BUMN dalam waktu dekat. Ia hanya menuturkan bahwa kursi kepemimpinan harus diisi oleh seseorang yang profesional. "Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama,"ujarnya.
Baca juga: Jubir Presiden Ingatkan Ahok Mundur dari PDIP bila Pimpin BUMN
Menurutnya, saat ini telah ada beberapa seorang profesional yang berhasil menduduki posisi strategis di BUMN sehingga hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru.
Hari ini BTP alias Ahok mendatangi Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok mengatakan pertemuan selama satu setengah jam itu diisi dengan membicarakan soal perusahaan BUMN. "Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok.
Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menduduki posisi penting di salah satu BUMN strategis. "Strategis sudah pasti, dengan kondisi Pak Ahok memang bisalah. Kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN," ujarnya . (OL-8)
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved