Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan Presiden Joko Widodo akan menambah dua jabatan wakil menteri dalam kabinet. Jabatan wakil menteri yang sudah rampung dibahas ialah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan dan wakil panglima TNI.
"Yang sudah kami proses secepatnya atau dalam proses ada dua yakni wakil menteri di Kemendikbud dan wakil panglima TNI," kata Fadjroel seusai upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11).
Menurut dia, wamendikbud diangkat sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pengangkatan wakil panglima TNI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Meski begitu, belum dipastikan kapan presiden akan melakukan pelantikan.
Fadjroel menambahkan hingga kini belum dibahas soal kabar penambahan wamen di luar dua jabatan tersebut. Sebelumnya, beredar kabar Jokowi akan menambah hingga enam wamen.
"Di luar itu (wamendikbud dan wakil panglima TNI), belum dibicarakan," imbuhnya.
Ia pun mengatakan penambahan dua wamen tersebut didasari kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga mengingat tugas yang dicakup tergolong luas. Dia juga menepis tudingan jabatan tambahan tersebut untuk bagi-bagi kekuasaan di kalangan pendukung pemerintah.
"Semua menunjuk pada tugas khusus atau prioritas. Nanti tidak dilihat siapa dan asalnya dari mana. Mudah-mudahan yang dipilih adalah yang terbaik," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 12 wakil menteri untuk sejumlah kementerian. Wakil menteri yang diangkat untuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian LHK. Kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved