Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini komitmen Partai NasDem untuk tetap berada dalam barisan partai pengusung pemerintah. Pasalnya pertemuan elit partai yang dinahkodai Surya Paloh dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya sebatas silaturahmi kebangsaan dan hal itu merupakan aktivitas normal dalam kehidupan demokrasi.
"Ketika Pak Jokowi sudah menanggapi hal tersebut, dialog antar tokoh partai merupakan bagian dari tradisi demokrasi kita. Tapi konsistensi menjalankan posisi politik dalam koalisi dan luar pemerintahan sangat penting," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri peringatan persahabatan Presiden Indonesia pertama Soekarno dan Presiden pertama Vietnam Ho Chi Minh di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Jumat (8/11).
Baca juga: Pengamat: NasDem Bisa jadi Jembatan Oposisi dan Pemerintah
Menurut dia, pertemuan elit Partai NasDem dan PKS sama sekali di luar konteks posisi atau pilihan politik yang telah terbangun selama proses pemilihan presiden. Maka PDIP tidak mempersoalkan hubungan antar partai lain karena untuk membangun perlu solidaritas seluruh elemen bangsa dan harus mengabaikan sekat pandangan politik.
Hingga saat ini, ia mengatakan Partai NasDem masih menunjukkan sikap selayaknya mitra PDIP dalam koalisi pendukung pemerintah. "Tidak ada persfektif menjauh karena berdialog dengan tokoh partai politik lain itu bagian dari tradisi kita. Setiap partai punya posisi politiknya masing-masing dan kami menghormati itu," pungkasnya. (OL-4)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved