Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Setara Institute Halili mencatat ada empat tugas penting yang harus dibenahi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Tugas pertama untuk kapolri baru harus bisa mengatur kepemimpinan dalam mengoptimalkan peran kepolisian dalam memperkuat kebhinekaan," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
Baca juga: DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik
Kepolisian harus memberikan jaminan perlindungan untuk menangkal isu ras, agama, dan agama yang masih sangat sensitif di Indonesia. Sehingga, Kapolri baru harus bisa menjamin kesetaraan hak seluruh warna negara.
Halili mengatakan, Kapolri hendaknya memimpin kepolisian agar bisa menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas.
Kedua, yaitu Kapolri harus bisa menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan menghormati HAM. Seperti, menghilangkan ancaman Pancasila baik di dunia pendidikan dan ASN.
"Berdasarkan riset Setara Institute kami mencatat dunia persekolahan pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa di Indonesia terpapar ideologi teror, di perguruan tinggi dari survei 10 PTN tahun 2019 menunjukkan ada 8,1 persen mahasiswa menjadikan jihad sebagai keyakinan regulasi formal negara," ujar Halili.
Ketiga, Setara Institute mengatakan bahwa Idham harus bisa membentuk reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian.
Dalam 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Tercatat kepolisian yang menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, polisi merupakan pemangku kewajiban dan satunya adalah pelindung hak warga negara," ungkap Halili.
Keempat, Kapolri harus bisa menangani politisasi sara yang menguat dalam politik elektoral. Idham diharap bisa menangani hal tersebut dari tingkat lokal sampai nasional.
Peran polisi akan diuji pada pergelaran Pilkada 2020 mendatang. Setara Institute menilai akan jadi ujian besar bagi kepemimpinan Idham Azis dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.
Terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan.
"Politisasi identitas berbasis sara merupakan fenomena yang marak dan nyata merusak harmoni sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Politisasi sara ini juga menyerang kelompok minoritas di Indonesia," pungkasnya. (OL-8)
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan hukuman mati di Indonesia. Menurutnya, pidana seumur hidup cukup sebagai hukuman maksimal.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Arah pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam proyeksi Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang dirilis SETARA Institute.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved