Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
DIREKTUR Riset Setara Institute Halili mencatat ada empat tugas penting yang harus dibenahi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Tugas pertama untuk kapolri baru harus bisa mengatur kepemimpinan dalam mengoptimalkan peran kepolisian dalam memperkuat kebhinekaan," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
Baca juga: DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik
Kepolisian harus memberikan jaminan perlindungan untuk menangkal isu ras, agama, dan agama yang masih sangat sensitif di Indonesia. Sehingga, Kapolri baru harus bisa menjamin kesetaraan hak seluruh warna negara.
Halili mengatakan, Kapolri hendaknya memimpin kepolisian agar bisa menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas.
Kedua, yaitu Kapolri harus bisa menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan menghormati HAM. Seperti, menghilangkan ancaman Pancasila baik di dunia pendidikan dan ASN.
"Berdasarkan riset Setara Institute kami mencatat dunia persekolahan pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa di Indonesia terpapar ideologi teror, di perguruan tinggi dari survei 10 PTN tahun 2019 menunjukkan ada 8,1 persen mahasiswa menjadikan jihad sebagai keyakinan regulasi formal negara," ujar Halili.
Ketiga, Setara Institute mengatakan bahwa Idham harus bisa membentuk reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian.
Dalam 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Tercatat kepolisian yang menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, polisi merupakan pemangku kewajiban dan satunya adalah pelindung hak warga negara," ungkap Halili.
Keempat, Kapolri harus bisa menangani politisasi sara yang menguat dalam politik elektoral. Idham diharap bisa menangani hal tersebut dari tingkat lokal sampai nasional.
Peran polisi akan diuji pada pergelaran Pilkada 2020 mendatang. Setara Institute menilai akan jadi ujian besar bagi kepemimpinan Idham Azis dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.
Terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan.
"Politisasi identitas berbasis sara merupakan fenomena yang marak dan nyata merusak harmoni sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Politisasi sara ini juga menyerang kelompok minoritas di Indonesia," pungkasnya. (OL-8)
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Masyarakat dapat merasa lebih terbantu dan terayomi, sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi.
Pelaksanaan Bakti Kesehatan di Lapangan Polres Metro Bekasi disediakan layanan kesehatan kepada 5.000 peserta dengan melibatkan sebanyak 200 tenaga kesehatan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan anggotanya untuk mendalami dugaan tindak pidana aktivitas tambang di Raja Ampat
Ini merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang didukung penuh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen Polwan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved