Kamis 07 November 2019, 18:29 WIB

DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik

MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, hari ini.

 

KOMISI III DPR RI memberi catatan kepada Kejaksaan Agung beserta seluruh jajarannya di daerah tidak terlibat dalam urusan politik terutama dengan pilkada serentak. Jaksa Agung wajib menjaga netralitas lembaganya dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 mendatang.

"Jaksa agung itu kan integritasnya harus teruji. Integritas teruji itu bukan hanya kata-kata tapi juga dengan kebijakannya sebagai orang nomor 1 di kejaksaan," tutur Ketua Komisi III Herman Hery dalam rapat kerja perdana dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Komisi III mendesak Jaksa Agung agar mampu menjaga seluruh jajarannya yang ada di bawahnya untuk netral. Sebagai penegak hukum dan pengacara negara lembaga Kejaksaan tidak boleh masuk dalam ranah politik. Itulah alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini mengangkat Burhanuddin yang tidak memiliki latar belakang politisi sebagai Jaksa Agung.

"Jadi kita tunggu sekarang hasil rapat ini jaksa agung akan melakukan langkah-langkah memberikan melakukan kebijakan kepada jajaranya terkait netralitas dan integritas," ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mempertanyakan status persaduraan Burhanuddin dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tb Hasanuddin. Al-Habsyi mengingatkan agar Burhanuddin mampu menjaga indepedensinya meskipun berstatus sebagai adik kandung politisi PDIP Tb Hasanuddin.

"Kami dari Komisi III ingatkan agar Jaksa Agung memberikan jaminan bahwa akan tetap netral dan tidak memiliki kepentingan dengan Parpol," tegas Al-Habsyi.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak menampik bahwa ia merupakan adik kandung dari politisi PDIP Tb Hasanuddin. Namun kendati demikian, pengangkatan dirinya sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi dilakukan atas dasar profesionalitas.

"Saya amat berdosa jika menyangkal bahwa Tb Hasanuddin adalah kakak saya. Namun saya diangkat oleh presiden atas dasar profesionalitas dan akan menjaga institusi kejaksaan ke arah politik," ujarnya.

Burhanuddin pun menegaskan dirinya tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada jajaran yang ada di bawahnya jika terlibat dalam kegiatan politik praktis atau tidak netral dalam pelaksanaan pilakda serentak 2020 mendatang.

"Akan saya jewer," ujarnya singkat.

Rapat kerja antara Komisi III dan Jaksa Agung merupakan rapat perdana Burhanuddin setelah resmi dilantik sebagai Jaksa Agung. Dalam rapat kali ini, Burhanuddin juga memaparkan strategi dan rencana kerja Kejaksaan selama 5 tahun mendatang dengan 8 fokus dirinya sebagai Jaksa Agung.

"menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah bersih melayani dan menjadikan percontohan untuk satuan kerja lain, untuk dapat memperoleh peringkat tersebut," sebut Burhanuddin. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More