Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar reformasi besar-besaran dilakukan di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Saya juga minta agar kita semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kemenag,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden Jakarta, hari ini.
Kepala Negara secara khusus menyampaikan optimisme dan keyakinannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim dan Menag Fachrul Razi yang disebutnya telah memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk melakukan itu.
Baca juga: Bamsoet Dukung Presiden Reformasi Birokrasi dan Pangkas Lembaga
Namun, ia menegaskan reformasi tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Presiden meminta agar disusun sebuah sistem atau aplikasi yang memudahkan guru dan murid dalam melakukan pembelajaran.
Di samping itu, ia juga ingin agar para menteri terjun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan yang terjadi serta memikirkan Indonesia tidak sebatas di Pulau Jawa saja melainkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Untuk itu tinjau ulang (review) penyesuaian kurikulum (secara) besar-besaran, harus kita lakukan. Karena dunia sudah berubah sangat cepat ilmu pengetahuan ketrampilan sekarang ini mudah sekali usang, sehari dua hari saja sudah usang karena memang berkembangnya sangat cepat. Oleh karena itu harus di-update, harus di-upgrade, jangan terlambat,” katanya.
Kurikulum, kata Presiden, harus dibuat agar tidak kaku tetapi harus fleksibel sejalan dengan perubahan dunia yang dialami.
Selain kurikulum, Presiden juga ingin agar ada perbaikan kualitas guru melalui sebuah aplikasi atau sistem yang cepat sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan benar-benar bisa dirasakan para pelajar di tanah air.
“Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas mempercepat dan memudahkan akses pelayanan di bidang pendidikan,” katanya.(OL-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved