Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Nevi Zuairina menganggap lima poin utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi Presiden RI masa bhakti 2019-2024 sebagai langkah awal berfikir yang nantinya harus diimplementasikan dalam kerja-kerja nyata di lapangan.
"Fokusnya sudah bagus dan relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Namun perlu pertimbangan dikemudian hari pada orientasi hasil yang baik. Diperlukan kekuatan proses yang baik pula sehingga pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan dengan memberikan kebahagiaan mayoritas penduduk Indonesia," ucap Nevi usai mengikuti acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih masa jabatan 2019-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Adapun lima poin pidato pelantikan presiden yang dimaksud Legislator dapil Sumatera Barat II itu adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Semua merupakan obyek vital pada instrumen pembangunan bangsaa menuju negara adil, makmur dan sejahtera.
“Saya berharap, pemerintah memperhatikan proses dan hasil sebagai satu arah tujuan untuk mewujudkan lima poin dalam pidato presiden sebagai langkah awal berfikir yang akan di implementasikan dalam pekerjaan-pekerjaan kementerian dan lembaga pemerintah. Ini akan menjadi pedoman atau panduan yang akan disinergikan dengan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di pemerintahan daerah," harap politikus Fraksi PKS itu.
Terkait poin tentang penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, ia mengatakan, sudah lebih dari 74 tahun negara Indonesia merdeka, namun masalah regulasi ini tidak ada yang kokoh dalam memberikan kepuasan pada masyarakat.
"Upaya merevisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang berani untuk mewujudkan kepuasan masyarakat banyak. Revisi diperlukan manakala ada nilai yang menghambat tercapainya lapangan kerja dan mewujudkan UMKM," tandasnya.
Begitu juga pada poin transformasi ekonomi, lanjutnya, pada tahun 2020, negara kita akan menghadapi sebuah tantangan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas terpisah pada pulau-pulau namun terkoneksi pada teknologi informasi.
"Transformasi ekonomi ini sangat tergantung dari sumber daya alam yang diubah menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern sehingga mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa," ujar Nevi.
"Namun tantangan SDM muda atau bonus demografi yang menunggu ledakan akan menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang apakah akan menjadi pelaku pembangunan atau hanya sebagai pengangguran," papar Nevi.
Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Presiden dan wakil Presiden terpilih yang telah dilantik.
"Semoga lima tahun mendatang, rakyat Indonesia akan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Kami masyarakat Indonesia, menunggu kerja nyata yang bukan saja membawa kesejahteraan," jelas Nevi.
"Namun kami bangsa Indonesia menunggu pemimpin negara kita membawa kebahagiaan kepada rakyatnya dengan memberi rasa aman, tentram dan damai dimanapun berada," tutup Nevi. (OL-09)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Indonesia patut bersyukur atas warisan luhur para pendiri bangsa berupa falsafah dan ideologi negara Pancasila serta politik luar negeri Bebas Aktif dalam menyikapi dinamika geopolitik.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved