Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sempat bingung saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/10) pagi. Pasalnya, tepat persis di depan Istana, ada aksi keramaian. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta.
“Ini yang hadir di sini itu termasuk bagian yang demo di depan itu?,” tanya Presiden Jokowi.
“Iya," ujar salah satu petani yang hadir di Istana Negara menjawab pertanyaan Jokowi.
Jokowi melihat banyak polisi berjaga saat hendak masuk Istana. Setelah bertanya kepada staf-nya, Jokowi mendapat informasi akan ada demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Namun, ia memahami aksi yang digelar bukan lah demonstrasi.
"Jadi ini apa, bukan demo?" tanya Jokowi lagi.
“Bukan," jawab perwakilan petani kompak.
"Dipikir demo, ternyata ucapan terima kasih. Itu bedanya jauh itu. Polisi banyak sekali ini apa, pagi-pagi tadi saya lihat. Disampaikan ke saya ada demo pak," ungkap Jokowi disambut tawa perwakilan petani yang hadir di Istana Negara.
Baca juga: Ini Rute TransJakarta yang Dihentikan Akibat Demonstrasi
Sebagai informasi, ratusan petani dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia memang menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Imbasnya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup dengan pagar kawat yang membentang menutup jalan. Tak hanya itu, jalan Veteran pun ikut ditutup aparat keamanan.
Perwakilan masyarakat perhutanan sosial Siti Fitriyah menyampaikan terima kasih kepada Jokowi atas program perhutanan sosial di Indonesia. Siti menyebut program ini memberikan kesejahteraan kepada para petani.
"Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebijakan bapak menyelenggarakan program perhutanan sosial di Indonesia. Ini sungguh luar biasa karena ini bisa memberi penghidupan luar biasa pada petani," kata Siti.(OL-5)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved