Nepotisme, Suap masih Hantui Kementerian

PRAKTIK nepotisme dan suap-menyuap dalam penerimaan pegawai ataupun promosi jabat-an masih menjadi masalah di lembaga pemerintahan. Hal itu tecermin dari hasil survei penilaian integritas (SPI) terbaru yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Survei yang dilakukan KPK bersama BPS itu memberikan gambaran integritas di lembaga pemerintahan. Penilaian dilakukan terhadap 26 kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.

Dari hasil survei ditemukan sekitar 25% responden internal (pegawai) pernah mendengar atau melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai. Angka itu meningkat dari 2017 yakni 20%.

Sekitar 5,6% responden juga pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi jabatan. Jumlah itu meningkat ketimbang di 2017 yang hanya 4%. Sekitar 21% responden juga cenderung memercayai suap/gratifikasi memengaruhi kebijakan karier di lembaganya.

Sumber: KPK/BPS/Tim MI

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan tugas pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab semua lembaga. Hasil survei itu, ujar dia, agar menjadi acuan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membuat sistem atau program pencegahan korupsi.

"Capaian SPI diharapkan dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi secara keseluruhan, lalu bisa dintegrasikan dengan capaian koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Kalau ternyata nilai SPI rendah, bisa jadi administratifnya saja yang baik, tetapi pelaksanaan (pencegahan) belum baik," kata Alexander saat peluncuran hasil SPI 2018 di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Alex meminta hasil survei ini ditindaklanjuti semua institusi dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansi masing-masing.

Temuan lain dalam survei ialah budaya antikorupsi yang belum tumbuh secara kuat. Dari hasil survei ditemukan 2 dari 10 pegawai yang menyaksikan atau sebagai pelapor praktik korupsi di unit kerja justru dikucilkan, diberi sanksi, atau kariernya dihambat dalam 12 bulan terakhir.

Selain itu, 2 dari 10 orang cenderung tidak percaya bahwa melaporkan korupsi akan mendapatkan perlindungan.

Indeks integritas

Menurut Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana, rata-rata indeks integritas dari sejumlah lembaga yang disurvei berada di posisi 68,75 (lihat grafik).

Secara umum, angka tersebut menunjukkan peningkatan nilai integritas dari tahun lalu yang rata-ratanya skornya 66.

"Untuk pemerintah daerah, indeks integritas tertinggi dimiliki Pemprov Jawa Tengah dengan skor 78,26, sedangkan indeks terendah dimiliki Pemprov Riau dengan skor 62,33," jelas Wawan.

Untuk kementerian/lembaga, skor tertinggi dimiliki Kementerian Kesehatan dengan nilai 74,75, sedangkan posisi terendah ialah Mahkamah Agung dengan skor 61,1.

Wawan mengatakan semakin tinggi skor, semakin tinggi pula integritas instansi. Sebaliknya, semakin rendah skor, semakin rawan pula terhadap praktik korupsi.

KPK mengatakan nilai indeks integritas Kepolisian RI tidak ditampilkan karena kecukupan sampel internal tidak terpenuhi. Demikian juga dengan Pemprov Sulawesi Tengah karena kecukupan sampel eksternal tidak terpenuhi. (X-6)