Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III Arsul Sani meminta kepada pemerintah dan aparat untuk mengusut tuntas penyebab meninggalnya Dua orang mahasiswa saat unjuk rasa di Provinsi Sulawes Tenggara (Sulteng).
Arsul juga meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan bersabar dengan tidak cepat menarik kesimpulan.
"Komisi III meminta ini diusut tuntas. Kita tidak bisa juga buru-buru menyimpulkan kalau yang melakukan penembakan itu Polri. Jangan-jangan itu yang melakukan bukan dari Polri. Karena demo kan sifatnya terbuka segala kemungkinan bersifat terbuka dan bisa saja terjadi," tutur Arsul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Arsul melanjutkan, proses pengusutan harus dilakukan dan disampaikan kepada publik secara transparan. Jika diperlukan Polri bisa mengajak Komnas HAM untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dari oknum aparat.
"Komnas HAM kan komisi negara yang diberi kewenangan kalau ada dugaan pelanggaran HAM," tuturnya.
Baca juga: Duka Cita Jokowi untuk 2 Mahasiswa UHO yang Meninggal Usai Demo
Terkait penangkapan pihak-pihak aktivisi, Arsul menilai hal tersebut harus dilihat kasusnya satu per satu. Semua pihak tetap harus memahami koridor-koridor batasan dalam proses penyampaian pendapat.
"Supaya kasusnya jelas saya kira pertama kita minta kepada jajaran polri agar transparan memberikan informasi kenapa ada aktifis yang ditangkap bukan dipanggil atau ditersangkakan," ujar Arsul. (OL-4)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved