Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Komisi III Arsul Sani meminta kepada pemerintah dan aparat untuk mengusut tuntas penyebab meninggalnya Dua orang mahasiswa saat unjuk rasa di Provinsi Sulawes Tenggara (Sulteng).
Arsul juga meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan bersabar dengan tidak cepat menarik kesimpulan.
"Komisi III meminta ini diusut tuntas. Kita tidak bisa juga buru-buru menyimpulkan kalau yang melakukan penembakan itu Polri. Jangan-jangan itu yang melakukan bukan dari Polri. Karena demo kan sifatnya terbuka segala kemungkinan bersifat terbuka dan bisa saja terjadi," tutur Arsul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Arsul melanjutkan, proses pengusutan harus dilakukan dan disampaikan kepada publik secara transparan. Jika diperlukan Polri bisa mengajak Komnas HAM untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dari oknum aparat.
"Komnas HAM kan komisi negara yang diberi kewenangan kalau ada dugaan pelanggaran HAM," tuturnya.
Baca juga: Duka Cita Jokowi untuk 2 Mahasiswa UHO yang Meninggal Usai Demo
Terkait penangkapan pihak-pihak aktivisi, Arsul menilai hal tersebut harus dilihat kasusnya satu per satu. Semua pihak tetap harus memahami koridor-koridor batasan dalam proses penyampaian pendapat.
"Supaya kasusnya jelas saya kira pertama kita minta kepada jajaran polri agar transparan memberikan informasi kenapa ada aktifis yang ditangkap bukan dipanggil atau ditersangkakan," ujar Arsul. (OL-4)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved