Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MARAKNYA aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di berbagai kota, menjadi celah bagi kelompok tertentu untuk menyusup dan melakukan provokasi hingga menimbulkan kericuhan. Hal tersebut menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana.
Menurut William, aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh justru membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri.
"Ricuh nya itu yang akan diamplifikasi lawan untuk membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal ricuh itu mungkin bukan dari mahasiswa. Ketika sudah menjadi massa seperti itu, sudah tidak ada indentitas pribadi (anonim) sehingga banyak individu yang berani anarkis karena rasa tanggung jawab jadi hilang. Sangat sulit melakukan pembuktian siapa yang salah kalau sudah rame dan kacau seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).
Ia mengingatkan bahwa selain melalui aksi unjuk rasa, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya melalui "senjata lain", yakni uji materil di Mahkamah Konstitusi dan Makhkamah Agung.
"Saya pernah uji materil di MA dan saya menang. Saya mengubah kebijakan satu Jakarta hanya bermodal argumentasi hukum. Pada saat itu saya bukan Anggota DPRD. Saya cuman mahasiswa. Saya ga ada power sama sekali," lanjutnya.
William juga menambahkan bahwa dalam desain ibu kota yang baru, perlu dibangun alun-alun yang besar di depan gedung DPR, Presiden, MA, dan MK. Hal tersebut ditujukan agar para pengunjuk rasa memiliki ruang gerak yang cukup lebar untuk menyatakan pendapat sehingga tidak berakhir ricuh.
"Bahkan mereka bisa bermalam berhari-hari di sana," tandasnya.(OL-4)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved