Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MARAKNYA aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di berbagai kota, menjadi celah bagi kelompok tertentu untuk menyusup dan melakukan provokasi hingga menimbulkan kericuhan. Hal tersebut menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana.
Menurut William, aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh justru membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri.
"Ricuh nya itu yang akan diamplifikasi lawan untuk membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal ricuh itu mungkin bukan dari mahasiswa. Ketika sudah menjadi massa seperti itu, sudah tidak ada indentitas pribadi (anonim) sehingga banyak individu yang berani anarkis karena rasa tanggung jawab jadi hilang. Sangat sulit melakukan pembuktian siapa yang salah kalau sudah rame dan kacau seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).
Ia mengingatkan bahwa selain melalui aksi unjuk rasa, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya melalui "senjata lain", yakni uji materil di Mahkamah Konstitusi dan Makhkamah Agung.
"Saya pernah uji materil di MA dan saya menang. Saya mengubah kebijakan satu Jakarta hanya bermodal argumentasi hukum. Pada saat itu saya bukan Anggota DPRD. Saya cuman mahasiswa. Saya ga ada power sama sekali," lanjutnya.
William juga menambahkan bahwa dalam desain ibu kota yang baru, perlu dibangun alun-alun yang besar di depan gedung DPR, Presiden, MA, dan MK. Hal tersebut ditujukan agar para pengunjuk rasa memiliki ruang gerak yang cukup lebar untuk menyatakan pendapat sehingga tidak berakhir ricuh.
"Bahkan mereka bisa bermalam berhari-hari di sana," tandasnya.(OL-4)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Adanya RUU KUHP ini dapat menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern, tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved