Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa asal Kota Bekasi bersama-sama bertolak ke ibu kota, Selasa (25/9). Tujuan mereka adalah untuk andil dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pemantauan, rombongan mahasiswa yang ikut bertolak dalam aksi menuntut pencabutan undang-undang hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka tergabung dalam Universitas Pelita Bangsa dan Universitas Islam "45" Bekasi.
“Kami menolak revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR RI, ini bencana buat penegakan hukum di Indonesia," kata koordinator aksi Fuad Wahyudin, di tengah aksi massa, Selasa (23/9).
Rencananya, para mahasiswa tersebut akan ikut bergabung bersama rekan mahasiswa lainnya yang sudah lama menunggu di gedung DPR RI Jakarta. Para mahasiswa ini mengaku kalau aksi unjuk rasa ini diikuti seluruh fakultas senat kampus.
“Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan menuntut pencabutan UU revisi KPK,” tandas Fuad. (OL-09)
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved