Belum WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan empat kementerian dan lembaga memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dalam proses audit BPK pada semester I 2019. Salah satunya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal ini menjadi catatan yang disampaikan oleh BPK kepada Presiden Joko Widodo saat menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9).

Selain Kemenpora, kementerian dan lembaga yang mendapat WDP yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, lembaga yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer adalah Badan Keamanan Laut.

“Sekarang tinggal empat ya diperbaiki, diperbaiki, supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9).

Baca juga: Kemendagri dan BNPP Raih WTP 5 Kali Beruntun

Presiden pun mengapresiasi adanya peningkatan laporan keuangan dengan opini WTP terhadap pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah, pemerintah 32 provinsi sudah WTP. Saya kira peningkatan seperti yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang bahwa keefisienan terhadap penggunaan anggaran APBN/APBD bisa kita lakukan," jelas Presiden.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan opini WDP untuk Kemenpora itu tidak berkaitan dengan kasus penggelapan dana hibah oleh Menpora Imam Nahrawi.

“Kalau itu enggak dikaitkan dengan itu, kan laporan keuangan itu apakah sesuai dengan standar, cukup, kewajaran, jadi tidak dikaitkan dengan itu, memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban di Kemenpora," ujarnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD atau 82%, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD atau 16% serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD atau 2%.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.(OL-5)