Selasa 17 September 2019, 10:20 WIB

Kemendagri dan BNPP Raih WTP 5 Kali Beruntun

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kemendagri dan BNPP Raih WTP 5 Kali Beruntun

Dok. PUSPEN KEMENDAGRI
Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyerahkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.   

Apresiasi tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019.  

 ''Kami ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada kementerian dan lembaga karena selama 15 tahun ini kita terus berupaya menciptakan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara secara jauh lebih baik,'' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala BNPP mengucapkan rasa syukur atas pencapaian yang menggembirakan tersebut.  

Baginya, raihan prestasi tersebut didapat berkat kinerja jajarannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun BNPP.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP yang bekerja secara sungguh-sungguh dan terus melakukan inovasi perbaikan yang meningkatkan kinerja positif organisasi Kemendagri," kata Tjahjo.

Mendagri berharap bisa memacu kinerja aparatur di lingkungan Kemendagri untuk mempertahankan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun mendatang.  

Selain itu, dia juga memuji kinerja para aparatur pemerintah dan profesional di jajaran Kemendagri dan BNPP yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

"Teman-teman di jajaran Kemendagri dan BNPP setidaknya selama beberapa tahun ini mampu menunjukkan kinerja yang sangat profesional, khususnya dalam rangka menata anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, " jelas Tjahjo.

 

Apresiasi

Senada dengan itu, Sri Mulyani juga mengapresiasi kementerian dan lembaga yang telah mampu melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik.

Hal itu menunjukkan komitmen jajaran Kemendagri dan BNPP dalam pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan lima kali berturut-turut.   

Ia mengatakan laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP pada 2018 yang lalu tetap diaudit dan dilaporkan ialah sebanyak 81 LKKL, meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 79.

"Ini peningkatan yang signifikan dari sebelumnya. Tentunya ini menunjukkan suatu komitmen dari pengelolaan keuangan negara terutama dari pengguna keuangan negara untuk bisa melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik." ujar Menkeu.

Opini WTP ialah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kementerian Dalam Negeri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Setidaknya ada empat kriteria yang telah ditetapkan dalam melakukan audit atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni pertama laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga pengendalian intern harus baik, dan keempat penyusunan harus sesuai undang-undang.

Dengan demikian, diraihnya opini wajar tanpa pengecuali-an selama lima tahun berturut-turut oleh Kemendagri dan BNPP menunjukkan tingkat profesionalisme pengelolaan dan pelaporan pemakaian anggaran keuangan negara.

Tak hanya itu, raihan WTP selama lima tahun berturut-turut ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (Ant/P-1)

Baca Juga

Antara

Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Masti Masuk RUU PDP

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 10 Agustus 2020, 15:13 WIB
Lembaga atau otoritas pengawas independen dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dinilai sebagai hal yang tidak bisa...
DOK DPR RI

RUU Ciptaker Dapat Melemahkan Peran KPI

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 10 Agustus 2020, 15:00 WIB
RUU Ciptaker yang memasukkan kandungan revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi...
Ant/Muhammad Adimaja

Mendagri: Pemda Kunci dalam Penanganan Bencana

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 14:56 WIB
Pemerintah daerah mempunyai peranan kunci dalam penanganan bencana alam gempa dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya