Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Yayasan Bahrul Ulum di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
Dalam sambutannya, Tjahjo yang juga menjabat Kepala BNPP mengatakan, Peringatan HUT BNPP kali ini bukan hanya sebatasa seremonial, melainkan sebagai energi positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Diharapkan BNPP bersama seluruh stakeholders selalu pilar utama penyelenggara fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bisa mewujudkan masyarakat perbatasan yang sejahtera adil dan makmur,” kata Tjahjo di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
Baca juga: Kemendagri dan BNPP Raih WTP 5 Kali Beruntun
Dalam acara tersebut, BNPP menyerahkan bantuan dan santunan berupa dana pendidikan, perlengkapan kamar tidur dan bahan makanan pokok.
Dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, BNPP telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di Aruk (Kalimantan Barat/Kalbar), Entikong (Kalbar), Badau (Kalbar), Motaain (NTT), Motamasin (NTT), Wini (NTT) dan Skouw (Papua).
Hadir dalam kegiatan itu hadir Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani, Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. (A-4)
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Dampak pandemi Covid-19 selama 3 tahun menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia.
Zudan menerangkan, sumbangsih buah pemikiran tersebut saat ini telah disahkan pada 2008 lalu, dan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved