Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Yayasan Bahrul Ulum di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
Dalam sambutannya, Tjahjo yang juga menjabat Kepala BNPP mengatakan, Peringatan HUT BNPP kali ini bukan hanya sebatasa seremonial, melainkan sebagai energi positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Diharapkan BNPP bersama seluruh stakeholders selalu pilar utama penyelenggara fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bisa mewujudkan masyarakat perbatasan yang sejahtera adil dan makmur,” kata Tjahjo di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9).
Baca juga: Kemendagri dan BNPP Raih WTP 5 Kali Beruntun
Dalam acara tersebut, BNPP menyerahkan bantuan dan santunan berupa dana pendidikan, perlengkapan kamar tidur dan bahan makanan pokok.
Dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, BNPP telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di Aruk (Kalimantan Barat/Kalbar), Entikong (Kalbar), Badau (Kalbar), Motaain (NTT), Motamasin (NTT), Wini (NTT) dan Skouw (Papua).
Hadir dalam kegiatan itu hadir Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani, Plt Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. (A-4)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Banyak hal positif yang dapat dilakukan BNPP, terlebih dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Dampak pandemi Covid-19 selama 3 tahun menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia.
Zudan menerangkan, sumbangsih buah pemikiran tersebut saat ini telah disahkan pada 2008 lalu, dan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved