Mahfud MD Minta Pengembangan Jaringan Komunikasi di PPKT Dilanjutkan

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memulai sejumlah rangkaian kegiatan dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dengan melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/6). 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dalam pernyataan seusai rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.

"Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin," tegas Menko Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam konferensi pers. 

Baca juga: PSN Pastikan Infrastruktur Siap Beroperasi Jelang Peluncuran Satelit SATRIA

Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).

Satelit Satria-1 Layani Jaringan di Daerah Terpencil 

Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, kantor TNI, kantor polisi dan sejumlah instansi lainnya. 

"Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024," kata dia. 

Baca juga: SATRIA-1 Diluncurkan 19 Juni 2023, Untuk Pemerataan Akses Internet Layanan Publik

Mahfud menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan. 

Secara yuridis, lanjut Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun. 

Pemeriksaan Kasus Korupsi Masih Berjalan 

Menurut Mahfud, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung. 

Baca juga: 12.548 Desa Telah Terjangkau Sinyal 4G, Jokowi : 10 Tahun Lebih Cepat

"Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan pekembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan," jelas Mahfud. 

"Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?," imbuhnya. (RO/S-4)