Mendagri Dorong BNPP Percepat Pembangunan di Kawasan Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan Tito saat HUT ke-15, BNPP RI di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/9). Dalam kesempatan itu, BNPP RI menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyaluran 2.000 paket sembako kepada warga sekitar.

Tito menegaskan, bahwa bakti sosial ini bukan sekadar bentuk perayaan hari jadi BNPP RI, tetapi juga wujud nyata kepedulian sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan berbagi antara lembaga pemerintah terhadap masyarakat.

“Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito, melalui keterangannya, Selasa (16/9).

Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.

Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, BNPP RI ingin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang selaras dengan tugas utamanya dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan. Peringatan HUT ke-15 BNPP RI menjadi momentum refleksi perjalanan lembaga, sekaligus tekad untuk terus melangkah lebih kuat bersama masyarakat dalam membangun Indonesia dari pusat hingga ke kawasan perbatasan negara. (E-4)