DPR Dukung Rencana Pemerintah Batasi Akses WNA di Papua

KOMISI I DPR RI mendukung rencana pemerintah yang ingin membatasi akses masuk warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua. Komisi I mengamini rentetan perisitwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat disinyalir ada keterlibatan dari pihak asing.

"Peranan asing melalui provokasinya mempengaruhi peristiwa di Papua. Kami mendukung pembatasan akses WNA," tutur Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Baca juga: KPK Tangkap Tangan Bupati Muara Enim

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, Komisi I DPR RI pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengatasi gelombang demonstrasi yang ada di Papua dan Papua Barat. Ia mendorong agar pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi gejolak yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurutnya, selain mewaspadai intervensi dari pihak asing, pemerintah juga perlu melakukan upaya pendekatan persuasif dalam mengatasi gejolak yang timbul di Papua. Berkaca dari Timor Leste, jangan sampai hal yang sama terjadi di Tanah Papua.

"DPR tak ingin kasus Timor Leste terulang. Kita pernah kehilangan satu provinsi. Artinya, sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, harus ada upaya persuasif yang baik," ungkapnya.

Selain itu, Kharis menyatakan, Komisi I selalu terbuka untuk membantu pemerintah bila membutuhkan peranan DPR dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi 1 akan mengundang pihak-pihak terkait untuk berdiksusi bersama membahas gejolak yang ada di Papua.

"Dari kerusuhan kemarin, kita jaga kembali suasana kondusif. Setelah normal kembali masyarakat normal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia

Baca juga: Operasi Tangkap Tangan di Kalbar, KPK Tangkap Bupati Bengkayang

Para Menteri dan pimpinan lembaga yang dijawkalkan untuk dipanggil, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Kami akan rapat pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media," pungksanya. (OL-6)