Rabu 04 September 2019, 16:00 WIB

DPR Dukung Rencana Pemerintah Batasi Akses WNA di Papua

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Dukung Rencana Pemerintah Batasi Akses WNA di Papua

ANTARA
ANTARA FOTO/Novrian Arbi Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

 

KOMISI I DPR RI mendukung rencana pemerintah yang ingin membatasi akses masuk warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua. Komisi I mengamini rentetan perisitwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat disinyalir ada keterlibatan dari pihak asing.

"Peranan asing melalui provokasinya mempengaruhi peristiwa di Papua. Kami mendukung pembatasan akses WNA," tutur Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Baca juga: KPK Tangkap Tangan Bupati Muara Enim

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, Komisi I DPR RI pada prinsipnya mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengatasi gelombang demonstrasi yang ada di Papua dan Papua Barat. Ia mendorong agar pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi gejolak yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurutnya, selain mewaspadai intervensi dari pihak asing, pemerintah juga perlu melakukan upaya pendekatan persuasif dalam mengatasi gejolak yang timbul di Papua. Berkaca dari Timor Leste, jangan sampai hal yang sama terjadi di Tanah Papua.

"DPR tak ingin kasus Timor Leste terulang. Kita pernah kehilangan satu provinsi. Artinya, sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, harus ada upaya persuasif yang baik," ungkapnya.

Selain itu, Kharis menyatakan, Komisi I selalu terbuka untuk membantu pemerintah bila membutuhkan peranan DPR dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, Komisi 1 akan mengundang pihak-pihak terkait untuk berdiksusi bersama membahas gejolak yang ada di Papua.

"Dari kerusuhan kemarin, kita jaga kembali suasana kondusif. Setelah normal kembali masyarakat normal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia

Baca juga: Operasi Tangkap Tangan di Kalbar, KPK Tangkap Bupati Bengkayang

Para Menteri dan pimpinan lembaga yang dijawkalkan untuk dipanggil, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Kami akan rapat pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media," pungksanya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA

Amanat Undang-Undang, TWK di KPK tidak Perlu Dibatalkan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 23:05 WIB
Peran KPK adalah sebagai pelaksana perundang-undangan yang berupaya menjalankan regulasi tersebut...
MI/Duta

Politik Identitas Sebabkan Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 23:00 WIB
The Economist Intelligence Unit (EIU) sebelumnya merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020, dimana indeks demokrasi Indonesia berada pada...
Antara/Novirian Arbi

Anggota DPR Apresiasi Sikap RI atas Konflik Israel-Palestina

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 20:30 WIB
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini," kata anggota Komisi I DPR...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya