Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Humas Kepolisian RI (Polri) Irjen Muhammad Iqbal menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua.
Iqbal mengatakan saat ini Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk mengungkap identitas dan peran pihak asing tersebut.
"Ada (dugaan keterlibatan pihak asing terkait kerusuhan Papua) tapi ini kan penangangannya harus komprehensif. Polri tentunya akan koordinasi dengan Kemlu. Intinya enggak bisa kita sampaikan di sini (identitas pihak asing)," kata Iqbal setelah acara HUT polisi wanita (Polwan) ke-71 di Polda Metro Jaya, Minggu (1/9).
Sayangnya, Kepala Divisi Humas Polri tersebut tidak menyebutkan secara rinci siapa pihak asing yang dimaksud.
"Hingga kini aparat kepolisian terus melakukan pemetaan atau mapping dan identifikasi terhadap pihak asing yang diduga memprovokasi kerusuhan di Papua," ujar Iqbal.
Dirinya menyebutkan provokasi yang terjadi karena pihak asing sudah terhubung dengan kelompok lokal di Papua.
"Sebenarnya kelompok-kelompok lokal yang diduga ada kaitannya dengan kerusuhan terkoneksi dengan beberapa pihak luar," jelasnya.
Baca juga: Jangan Ada Mobilisasi Internasional pada Kasus Papua
Kerusuhan yang terjadi di Papua diduga terjadi lantaran adanya pihak asing yang berperan sebagai provokator sehingga membuat suasana menjadi semakin memanas.
"Ini sedang kami petakan, pihak kami dari intelejen dan beberapa kementerian, lembaga terkait sudah bekerja," tutur Iqbal.
Sebelumnya, Kamis (29/8), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi unjuk rasa berujung anarkistis.
Massa yang marah juga sempat membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat serta merusak fasilitas lainnya. Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.(OL-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved