KETERWAKILAN perempuan di lembaga legislatif dinilai penting guna memperjuangkan isu-isu humanisme yang erat dengan kepentingan perempuan dan anak.
"Tidak sepenuhnya bisa disuarakan oleh wakil rakyat laki-laki. Itu kan ada yang sifatnya memang sangat khas, yang akan lebih elaboratif dan holisitik kalau kita memiliki perempuan yang menyuarakan," terang Titi di Cikini, Jakarta, Selasa (27/8).
Ia berharap dengan keterwakilan perempuan yang kuat di legislatif akan lahir kebijakan-kebijakan humanis, inklusif, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu menjangkau kelompok minoritas.
"Misalnya soal kesehatan reproduksi, lalu kemudian kesehatan, pendidikan, dan sebagainya itu kan ada yang sifatnya memang sangat khas," ujarnya.
Baca juga: Pemblokiran Internet di Papua, Kemendagri : Tahan Dulu Pahitnya
Keterwakilan perempuan di legislatif, sambungnya, jangan sekedar dimaknai formalitas pemenuhan kuota 30% atas kebijakan afirmasi yang dipandang secara kuantitatif. Lebih dari itu, Titi mendorong agar 30% perempuan tersebut benar-benar menjadi bagian holistik dari kerja kerja kaderisasi dan rekrutmen partai politik.
"Keterwakilan perempuan masih sebatas dimaknai sebagai persyaratan pemenuhan persyaratan pencalonan minimal 30% di daftar calon, ketimbang komitmen institusi untuk menghadirkan perempuan sebagai bagian dari praktik politik dan ketatanegaraan kita," imbuhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, partai politik peserta pemilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (OL-8)
