Selasa 27 Agustus 2019, 22:19 WIB

Keterwakilan Perempuan di Legislatif Guna Suarakan Isu Humanisme

Melalusa Susthira K | Politik dan Hukum
Keterwakilan Perempuan di Legislatif Guna Suarakan Isu Humanisme

MI/ Rommy Pujianto
Titi Anggraini

 

KETERWAKILAN perempuan di lembaga legislatif dinilai penting guna memperjuangkan isu-isu humanisme yang erat dengan kepentingan perempuan dan anak.

"Tidak sepenuhnya bisa disuarakan oleh wakil rakyat laki-laki. Itu kan ada yang sifatnya memang sangat khas, yang akan lebih elaboratif dan holisitik kalau kita memiliki perempuan yang menyuarakan," terang Titi di Cikini, Jakarta, Selasa (27/8).

Ia berharap dengan keterwakilan perempuan yang kuat di legislatif akan lahir kebijakan-kebijakan humanis, inklusif, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu menjangkau kelompok minoritas.

"Misalnya soal kesehatan reproduksi, lalu kemudian kesehatan, pendidikan, dan sebagainya itu kan ada yang sifatnya memang sangat khas," ujarnya.

Baca juga: Pemblokiran Internet di Papua, Kemendagri : Tahan Dulu Pahitnya

Keterwakilan perempuan di legislatif, sambungnya, jangan sekedar dimaknai formalitas pemenuhan kuota 30% atas kebijakan afirmasi yang dipandang secara kuantitatif. Lebih dari itu, Titi mendorong agar 30% perempuan tersebut benar-benar menjadi bagian holistik dari kerja kerja kaderisasi dan rekrutmen partai politik.

"Keterwakilan perempuan masih sebatas dimaknai sebagai persyaratan pemenuhan persyaratan pencalonan minimal 30% di daftar calon, ketimbang komitmen institusi untuk menghadirkan perempuan sebagai bagian dari praktik politik dan ketatanegaraan kita," imbuhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, partai politik peserta pemilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. (OL-8)

Baca Juga

Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Eks Pengacara Bharada E: Ada Intervensi untuk Mencabut Surat Kuasa

👤Kisar Rajaguguk 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:05 WIB
Diyakini Deolipa, terdapat kode yang disampaikan Bharada E lewat tanda tangan pada surat pencabutan kuasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya