Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan secara internal belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai sikap partainya masuk barisan pendukung pemerintah. Sikap politik Gerindra akan ditentukan pada September.
"Mungkin September kami ada event nasional untuk mediskusikannya. Sampai saat ini belum ada bicara soal kolisi atau oposisi," tutur Riza saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/8).
September, jelas Riza, Gerindra akan mengadakan acara nasional untuk mendiskusikan dan mengevaluasi pencapaian Gerindra pada Pileg 2019. Termasuk menentukan arah politik Gerindra pada pemerintahan 2019-2024 mendatang.
"Persiapan Pilkada 2020 juga kami bicarakan, dan agendanya termasuk apakah Gerindra akan ada di posisi pemerintah atau oposisi," ungkapnya.
Baca juga: NasDem Tanggapi Wajar Kedekatan Prabowo dengan PDIP
Riza menjelaskan, kehadiran Prabowo ke acara kongres PDI-P merupakan salah satu cara mantan Danjen Kopassus itu menjaga silaturahmi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam pertembungan itu, Riza menekankan bahwa tidak ada pembicaraan terkait arah politik Gerindra. Kehadiran Prabowo ke Bali murni karena diundang Megawati.
"Kami belum membahas menteri, belum membahas koalisi oposisi, apalagi jumlah menteri, apalagi jumlah menteri yang mana, apalagi orang-orang nya. Jadi sekarang kami hormati setiap partai sedang melakukan evaluasi terkait Pilpres dan Pileg 2019," ungkapnya. (Pol)
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Indonesia yang timpang dan terbelah terjadi akibat eksploitasi sumber kekayaan alam yang tak pernah terdistribusikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved