Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-2014) Emirsyah Satar (ESA) dan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo (SS). Panahanan itu dilakukan setelah KPK kemarin menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus TPPU tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. ESA ditahan di Rutan KPK dan SS di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.
Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, KPK memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai tersangka. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Soetikno dan Emirsyah mengenakan rompi oranye sebagai tahanan Komisi Antirasywah.
"Mohon doa restunya ya," ucap Soetikno sebelum memasuki mobil tahanan KPK. Emirsyah pun memilih irit bicara. "Silakan tanya ke Pak Luhut (Luhut SP Pangaribuan/pengacara Emirsyah)," ucapnya.
Emirsyah dan Soetikno telah ditetapkan sebagai tersangka suap sejak 16 Januari 2017. Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno sebesar 1,2 juta euro dan US$180 ribu atau setara Rp20 miliar.
Suap tersebut berwujud uang dan barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Suap itu diduga berkaitan dengan pengadaan mesin Roll-Royce untuk pesawat Airbus yang dipesan sepanjang yang bersangkutan menjabat Direktur Utama Garuda.
Tersangka baru
Selain menetapkan Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka TPPU, KPK juga menetapkan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (2007-2012) Hadinoto Soedigno (HDS) sebagai tersangka baru kasus suap.
"Dalam melakukan penyidikan pokok perkara, KPK menemukan fakta-fakta yang signifikan bahwa uang suap yang diberikan SS kepada ESA dan HDS tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce, akan tetapi juga berasal dari pihak pabrikan lain yang mendapatkan proyek di PT Garuda Indonesia," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Untuk program peremajaan pesawat, kata Syarif, Emirsyah melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat pada 2008-2013 dengan nilai miliaran dolar AS.
Berkenaan dengan kasus tersebut, KPK menginformasikan bahwa otoritas penegak hukum Singapura telah menyita satu unit apartemen milik Emirsyah. "Otoritas penegak hukum di Singapura telah mengamankan satu unit apartemen milik ESA dan melakukan pemblokiran atas beberapa rekening bank di Singapura," ujar Syarif.
Selain itu, imbuhnya, KPK juga telah menyita satu unit rumah yang beralamat di Pondok Indah, Jakarta Selatan milik Emirsyah.
Penyitaan itu, kata dia, untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. "KPK saat ini melakukan pelacakan aset seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan tersangka ESA dan HDS, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri." (Ant/P-3)
Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Dia pun mengaku terkejut usai mendengar kabar OTT terhadap Wamenaker itu.
(KPK) mendalami alasan di balik diskresi yang dikeluarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait pembagian kuota haji tambahan pada 2023 dan 2024.
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Patok itu justru dipasang untuk melindungi wilayah konsesi dari dugaan penyerobotan oleh PT P, yang dituding melakukan penambangan nikel ilegal.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved