Dua Lagi Tersangka Kasus Meikarta

KPK menetapkan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) dan mantan Presiden Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka terkait kasus pembangunan kawasan Meikarta. Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp900 juta terkait dengan pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Adapun Toto menjadi tersangka karena dianggap memberikan suap untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) Meikarta.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan di kantor KPK, kemarin.

Saut menjelaskan, Iwa diduga menerima suap terkait pembahasan substansi peraturan daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi pada 2017. Disebutkan, Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

Saut mengungkapkan, Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hassanah Yasin, melalui perantara Neneng Rahmi Nurlaili, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, menyerahkan uang kepada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait dengan pengurusan RDTR. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa itu disebut KPK berasal dari PT Lippo Cikarang.

"Karena itu tersangka IWK diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujarnya.

Transaksi di helipad

Pada kesempatan itu, Saut mengungkapkan, pihaknya menetapkan Toto sebagai tersangka karena diduga menyetujui pemberian suap untuk Pemkab Bekasi berkaitan dengan perizinan pembangunan proyek Meikarta. Pemberian suap melalui Bupati Neneng itu dilakukan secara bertahap sebanyak 5 kali.

Disebutkan, awalnya Lippo Cikarang memerlukan setidaknya izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), izin prinsip penanaman modal dalam negeri, serta izin lingkungan dan IMB untuk membangun Meikarta. Untuk mendapatkan izin tersebut, Lippo Cikarang kemudian melakukan pendekatan ke Pemkab Bekasi.

"Dalam mengurus IPPT, BTO mendapat pesan dari Bupati Neneng agar izin diajukan secara bertahap. Tersangka BTO menyanggupi dan menjanjikan uang untuk pengurusan izin tersebut," ungkapnya.

Saut menyebutkan, setelah IPPT terealisasi, Toto menye-tujui pencairan uang untuk diberikan ke Neneng dengan total sebesar Rp10,5 miliar bentuk mata uang dolar AS dan rupiah. "Atas persetujuan BTO, pegawai Lippo Cikarang pada divisi land acquisition and permit kemudian mengambil uang dari pihak Lippo Cikarang dan BTO di helipad Lippo Cikarang," paparnya.

Akibat perbuatannya tersebut, KPK menganggap Toto melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menjerat sembilan tersangka, termasuk Bupati Neneng dalam kasus perizinan Meikarta. Kesembilan tersangka itu bahkan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan. Sebagai contoh, Neneng telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. (P-4)