Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik bubarkan saja.
Hal itu terungkap dari akun Twitter Presiden Jokowi, @jokowi, yang diunggah Senin (15/7).
Adapun lembaga yang tidak efisien dan efektif, menurut Presiden, akan dipangkas.
Baca juga: Presiden Sudah Kirim Surat Permohonan Amnesti Baiq Nuril ke DPR
Menurut Presiden, tujuan dari reformasi birokrasi adalah agar bisa semakin lincah dalam melayani publik.
"Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja."
Sebab, lanjut Presiden, seiring perubahan zaman, yang perlu dilakukan saat ini adalah perubahan. Termasuk, mengubah pola pikir lama.
"Jangan lagi memakai pola pikir lama yang bekerja secara linier, yang hanya berupa rutinitas, monoton. Kita harus berubah, membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kecepatan beradaptasi dengan perkembangan zaman." (X-15)
Reformasi birokrasi itu penting agar lembaga-lembaga kita semakin sederhana dan lincah, makin sigap melayani, dan cepat memberikan izin. Lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, kita pangkas. Bahkan, kalau tidak bermanfaat dan bermasalah, lebih baik dibubarkan saja. pic.twitter.com/0EO7KiY9g1
— Joko Widodo (@jokowi) July 15, 2019
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved