Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat pemberian amnesti untuk Baiq Nuril kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat permohonan amnesti sudah disampaikan Baiq Nuril kepada Jokowi melalui Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (15/7).
"Saya baru dapat info dari deputi perundang-undangannya Mensesneg sudah dikirim Presiden ke DPR," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Menkumham: Permohonan Amnesti Baiq Nuril Sudah di Meja Presiden
Usai diserahkan ke DPR, kata Yasonna, pihaknya akan menunggu pertimbangan dari DPR tersebut. Ia mendapat informasi bahwa DPR akan memberikan pertimbangan tersebut sebelum masa reses.
"Kalau itu nanti selesai reses tentu diberikan pertimbangan oleh DPR ke Presiden. Abis itu Presiden akan menetapkan amnesti," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Yasona mengungkapkan, bahwa DPR mendukung pemberian amnesti tersebut.
"Saya dengar iya (disetujui), tapi kan terserah kepada teman-teman DPR. Tapi saya mendapat informasi DPR mendukung," katanya.
Sebelumnya, Jokowi telah mempersilakan Baiq Nuril untuk mengajukan permohonan amnesti kepada dirinya. Sebagai informasi, Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (OL-6))
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Kasus yang melibatkan UU ITE seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Namun, pihak yang menggunakan UU ITE enggan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
Nuril didampingi tim kuasa hukum tiba di Istana pukul 15.12 WIB. Dirinya kemudian disambut Presiden Jokowi di ruang kerjanya
Nuril pun mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja. Bahkan, menurutnya belum lama ini ada tawaran untuk bekerja dari pemerintah daerah.
Nuril menerima salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.
Amnesti bagi Nuril merupakan terobosan. Amnesti pertama pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang diberikan kepada seorang perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved