Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKJEN Persaudaraan ALumni 212 (PA 212) Bernard Abdul Jabbar mengaku kecewa dengan keputusan Prabowo Subianto bertemu Presiden terpilih Joko Widodo. Pasalnya, jelas Berndard, keputusan itu mencederai kepercayaan pendukung Prabowo yang telah sepenuh hati membela mantan danjen Kopassus itu di Pilpres 2019.
"Yang jelas sebagian pendukungnya melihat dengan kasat mata mereka bertemu sehingga sebagian kecewa berat terhadap pertemuan itu dan ini wajar bagi para pendukungnya yang telah berjuang sepenuh hati mereka," kata Bernard, Minggu (14/7).
Namun demikian, Bernard mengatakan tetap berbaik sangka atas pertemuan dua tokoh bangsa tersebut. Ia mengaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi, PA 212 tidak lagi terlibat dalam kegiatan Prabowo. Maka dari itu, ia menilai pertemuan tersebut adalah kewenangan Prabowo. Kali ini, kata ia, perjuangan PA 212 bukan untuk kepentingan Prabowo. Ke depannya, pihaknya akan menunggu arahan dari Rizieq Shihab yang tengah melarikan diri ke Arab Saudi.
Baca juga: Pengamat: Prabowo harus Mampu Atasi Kekecewaan Akar Rumput
"Bagi PA 212, pertemuaan tersebut tetap husnuzhon. Walaupun sudah tidak bersama lagi, karena perjuangan PA 212 adalah perjuangan bukan membela seseorang tapi perjuangan menegakan amar makruf nahi mungkar kita hanya patuh pada Imam Besar Rizieq Shihab," kata Bernard.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis mengatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi menyakiti perasaan umat. Sebab, Prabowo tidak pernah menyampaikan rencana pertemuannya tersebut baik kepada pengurus PA 212 ataupun para ulama.
“Di luar konteks manfaatnya untuk umat, bangsa dan negara, tapi tetap dirasa menyakiti kami komponen 212 dan umat, apalagi pernyataan dirinya (Prabowo) akan oposan, bila benar ambil langkah-langkah politik oposan dan dihubungkan dengan yang real (dilakukannya) ini. Karena setahu kami, PS tidak atau belum sempat tabayyun dengan para ulama pendukungnya (ijtima ulama 1 dan 2)” kata Damai.
Terpisah, oengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpendapat bahwa Prabowo sebaiknya tidak terlalu risau atas sikap PA 212. Kelompok seperti PA 212, jelas Adi ialah penumpang bebas dalam agenda politik lima tahunan yang mencoba memanfaatkan momentum untuk penetrasi agenda perjuangannya sendiri. Selain itu, menurutnya, Partai Gerindra dan Prabowo sendiri telah memiliki massa dan pengaruh yang cukup besar.
"Jadi, kalau ditinggal PA212 saya rasa biasa saja bagi Prabowo. Tanpa PA212 pun Prabowo sudah besar," pungkasnya. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% tidak sejalan dengan indikator ekonomi lainnya seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufacture.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Pemberian insentif sebesar Rp300 ribu per bulan masih jauh dari janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved