Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Persaudaraan ALumni 212 (PA 212) Bernard Abdul Jabbar mengaku kecewa dengan keputusan Prabowo Subianto bertemu Presiden terpilih Joko Widodo. Pasalnya, jelas Berndard, keputusan itu mencederai kepercayaan pendukung Prabowo yang telah sepenuh hati membela mantan danjen Kopassus itu di Pilpres 2019.
"Yang jelas sebagian pendukungnya melihat dengan kasat mata mereka bertemu sehingga sebagian kecewa berat terhadap pertemuan itu dan ini wajar bagi para pendukungnya yang telah berjuang sepenuh hati mereka," kata Bernard, Minggu (14/7).
Namun demikian, Bernard mengatakan tetap berbaik sangka atas pertemuan dua tokoh bangsa tersebut. Ia mengaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi, PA 212 tidak lagi terlibat dalam kegiatan Prabowo. Maka dari itu, ia menilai pertemuan tersebut adalah kewenangan Prabowo. Kali ini, kata ia, perjuangan PA 212 bukan untuk kepentingan Prabowo. Ke depannya, pihaknya akan menunggu arahan dari Rizieq Shihab yang tengah melarikan diri ke Arab Saudi.
Baca juga: Pengamat: Prabowo harus Mampu Atasi Kekecewaan Akar Rumput
"Bagi PA 212, pertemuaan tersebut tetap husnuzhon. Walaupun sudah tidak bersama lagi, karena perjuangan PA 212 adalah perjuangan bukan membela seseorang tapi perjuangan menegakan amar makruf nahi mungkar kita hanya patuh pada Imam Besar Rizieq Shihab," kata Bernard.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis mengatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi menyakiti perasaan umat. Sebab, Prabowo tidak pernah menyampaikan rencana pertemuannya tersebut baik kepada pengurus PA 212 ataupun para ulama.
“Di luar konteks manfaatnya untuk umat, bangsa dan negara, tapi tetap dirasa menyakiti kami komponen 212 dan umat, apalagi pernyataan dirinya (Prabowo) akan oposan, bila benar ambil langkah-langkah politik oposan dan dihubungkan dengan yang real (dilakukannya) ini. Karena setahu kami, PS tidak atau belum sempat tabayyun dengan para ulama pendukungnya (ijtima ulama 1 dan 2)” kata Damai.
Terpisah, oengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpendapat bahwa Prabowo sebaiknya tidak terlalu risau atas sikap PA 212. Kelompok seperti PA 212, jelas Adi ialah penumpang bebas dalam agenda politik lima tahunan yang mencoba memanfaatkan momentum untuk penetrasi agenda perjuangannya sendiri. Selain itu, menurutnya, Partai Gerindra dan Prabowo sendiri telah memiliki massa dan pengaruh yang cukup besar.
"Jadi, kalau ditinggal PA212 saya rasa biasa saja bagi Prabowo. Tanpa PA212 pun Prabowo sudah besar," pungkasnya. (OL-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Menjelang dimulainya rangkaian inti acara, Presiden Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room untuk bertemu Raja Inggris Charles III.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved