Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KOMISI II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.
Ketua KPU-RI Arief Budiman menuturkan KPU telah menyiapkan rancangan atau draft peraturan KPU (PKPU) yang akan diterapkan dalam Pilkada serentak 2020.
Sebelum disahkan, rancangan poin-poin yang ada dalam PKPU tersebut akan diperdengarkan ke Komisi II DPR.
"Hari ini, kita lakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Kalau tidak ada masukan yang harus membuat KPU mengubah atau memyempuranakan maka kita lanjutkan nanti dengan pengundangan," tutur Arief di gedung DPR, Senayan, Senin (8/7).
Arief melanjutkan, rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 akan dimulai pada September 2019. Akan ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Baca juga: KPU Perlu Waktu Lebih Panjang Persiapkan E-Rekap Pilkada
Arief menjelaskan PKPU terkait Pilkada 2020 harus segera tuntas mengingat tahapan Pilkada yang sudah akan dimulai pada September 2019.
"Karena ini penting untuk harus ada segera, baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Peserta Pemilu butuh persiapan terkait koalisi-koalisi, KPU juga butuh persiapan rencana kegiatan dan menyusun anggaran," tutur Arief.
Selain membahas rancangan PKPU, Arief menjelaskan KPU dan DPR juga akan membahas tentang rencana penerapan e-rekap pada Pilkada 2020.
Menurut Arief, penerapan e-rekap diharapkan mampu membuat tahapan Pemilu menjadi lebih efektif.
"Setiap cara atau metode yang baru tentu diharapkan bisa membuat Pemilu kita lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu anggaran. Semya tujuan akan kesitu," jelasnya. (OL-2)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved