Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau para bupati agar gencar berinovasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pesan itu disampaikan Wiranto di hadapan ratusan bupati yang menghadiri acara pembukaan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Ekspo yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, kemarin.
"Pameran ini sangat bagus dan tepat. Pertama, sebagai ajang tereksposnya inovasi daerah ke mata publik dan dunia. Kedua, pameran ini juga bisa menjadi ajang antardaerah dalam memberikan inspirasi," ungkap Wiranto.
Ia melanjutkan, penerapan otonomi daerah memiliki dampak positif pada keleluasaan pemerintah daerah, khususnya kabupaten dalam berinovasi. Inovasi yang dilakukan itu diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kekuatan ekonomi di tiap kabupaten. Salah satu cara ialah setiap kabupaten melakukan kolaborasi dan bekerja sama dengan kabupaten lain.
"Bisa saling mengisi, mengajar, dan mengombinasikan kekhasan daerah sehingga menjadi satu produk nasional yang luar biasa," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada para bupati. Menurutnya, Presiden berpesan bahwa saat ini dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Revolusi industri telah membawa perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan, termasuk pemerintahan.
"Presiden berharap inovasi yang dipamerkan dalam Apkasi Expo 2019 harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kalau pemasaran tanpa e-commerce, tanpa ada satu usaha lewat digital, saya kira akan ketinggalan."
Wiranto melanjutkan, setiap daerah juga diharapkan fokus mengembangkan potensi produk unggulan. Produk unggulan itu diharapkan menjadi komiditas yang diterima di pasar nasional dan global.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming menjelaskan Apkasi Expo 2019 diselenggarakan untuk mempromosikan komoditas keunggulan daerah sekaligus menawarkan peluang investasi yang dibutuhkan investor. Tema yang diangkat dalam Apkasi Expo kali ini ialah Kemitraan bisnis untuk peningkatan ekonomi lokal berkelanjutan.
"Apkasi Otonomi Expo diharapkan berdampak positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan di setiap daerah," tukas Mardani.
Apkasi Otonomi Expo 2019 akan berlangsung selama tiga hari di JCC Senayan Hall A dan B hingga 5 Juli mendatang. Kegiatan itu dikunjungi tidak kurang dari 15.000 orang. Berbagai potensi komoditas dan produk unggulan dipamerkan dalam event itu. (Uta/P-3)
Perhelatan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) bukan sekadar ajang pameran kriya tahunan.
Bendera inovasi industri manufaktur Indonesia berkibar di panggung global setelah TRK Valves tampil sebagai satu-satunya perwakilan industri manufaktur nasional dalam ajang LNG 2026.
MegaProperty Expo, Megabuild Indonesia, dan Keramika Indonesia 2026 ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu pengunjung.
Salah satunya yang paling diminati pengunjung adalah AR Treasure Hunt, sebuah pengalaman eksplorasi ruang berbasis augmented reality.
IMMF CONNECT 2026 ditargetkan menghadirkan sekitar 800 eksibitor dan 15.000 pengunjung dari 20 negara, termasuk Jerman, Italia, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.
Konsumen dan korporasi kini tidak hanya mencari vendor atau destinasi, tetapi mitra strategis yang memahami konteks dan memberikan pengalaman berdampak.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved