Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto rencananya akan bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bulan ini. Salah satu agenda dalam pertemuan itu yakni Prabowo akan membahas simpatisan dan pendukungnya yang masih bermasalah dengan hukum.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Sri Yunanto menilai, pembahasan itu merupakan bagian dari masukan terhadap Jokowi sebagai kepala negara. Masukan itu tentu menjadi pertimbangan Jokowi ihwal apa yang diharapkan Prabowo.
“Pak Jokowi sebagai kepala negara kan selalu terbuka terhadap masukan rakyatnya. Apalagi masukan datang dari orang sekaliber pak Prabowo. Jadi ini bukan soal elok atau tidak pembahasan itu,” kata Sri saat dihubungi, Rabu (3/7).
Sebagai kepala negara, masukan tentu penting bagi Jokowi. Namun, proses hukum, kata dia, tentu sudah memiliki koridornya yang harus dijalankan.
“Ini bukan intervensi saya pikir. Seorang negarawan seperti pak Jokowi terbuka, tapi dia juga orang taat hukum,” jelasnya.
Baca juga : Prabowo Akan Bahas Kasus Hukum Pendukungnya Saat Bertemu Jokowi
Dia menjelaskan, penegak hukum juga telah memberikan langkah hukum seperit memberikan penangguhan penanahan ke pendukung maupun orang terdekat Prabowo.
“Itu menjadi langkah hukum awal. Proses hukum kan nanti bisa terus berlanjut atau tidak dilihat dari proses penyidikannya,” jelasnya.
Hal terpenting dalam rencana pertemuan itu, kata dia, yakni bisa berdampak besar kepada kedua pendukung. Pertemuan kedua tokoh bangsa itu, kata dia bisa menyatukan perbedaan di masyarakat.
Hal itu, kata dia bisa bukan hanya sekedar rekonsiliasi di tataran elite, tapi menjadi pembelajaran politik bagi kedua pendukung.
“Akan lebih bagus jika pak Prabowo dengan sikap negarawannya dan timnya dalam pertemuan itu memberikan selamat ke pak Jokowi. Itu bisa merubah pemikiran ke pendukung pak Jokowi yang selama ini mungkin tidak suka dengan pak Prabowo, begitu juga dengan pendukung Prabowo bisa dijadikan pembelajaran politik. Saya kira itu sudah dipertimbangkan oleh pak Prabowo,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo akan berbicara masih ada ratusan pendukungnya yang bermasalah secara hukum dan ditahan pihak Kepolisian.
Andre menjelaskan, Prabowo didatangi istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan, meminta Prabowo untuk melepaskan keluarga mereka.
Dia berharap dengan pertemuan ini akan menurunkan tensi polarisasi pendukung seusai pertarungan di Pemilihan Presiden.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan dan harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah kompetisi Pilpres 2019, sudah saatnya bergandengan tangan bersatu kembali membangun bangsa. (OL-7)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved