Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta semua pihak mau menjadi negarawan dengan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.
"Memang benar putusan itu tidak dapat memuaskan semua orang. Namun kalau mau jadi negarawan, ya harus mengedepankan cinta tanah air dan merajut kembali jalinan kebangsaan. Game is over. Setelah putusan MK, semuanya sudah selesai sehingga tidak perlu memperpanjang lagi dan mencari-cari. Sudah selesai," tegas Syafii di Yogyakarta, Jumat (28/6).
Dia mengatakan, pemilu presiden dan wapres (pilpres) telah membuat bangsa Indonesia lelah karena masa kampanye yang cukup panjang. Bahkan, jelasnya pula dalam pelaksanaan pemilu diwarnai dengan meninggalnya ratusan petugas. "Apa pun penyebabnya, memang pemilu ini berat," ujarnya.
Baca juga: Syafii Maarif Nilai Jokowi tidak Mesti Tampung Kubu Prabowo-Sandi
Ke depan, Buya Syafii berharap ada perbaikan undang undang yang mengatur tentang kampanye maupun pelaksanaan pemilu agar menjadi lebih baik. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved