Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai memenuhi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Kamis (27/6) malam.
Mereka berkumpul jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendukung Prabowo-Sandi mulai berkumpul di depan kediaman Prabowo sejak pukul 18.00 WIB dan semakin ramai hingga saat ini.
Baca juga: Yakin Menang, KPU Nilai Konstruksi Hukum Kubu Prabowo Tak Jelas
Para pendukung Prabowo-Sandi ada yang berkumpul di depan kediaman Prabowo dan di depan Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara VI, Jakarta.
Prabowo-Sandiaga bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Adil Makmur menggelar nonton bareng pembacaan putusan MK di kediaman Prabowo sejak Kamis siang.
Pimpinan parpol koalisi yang hadir antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved