Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai memenuhi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Kamis (27/6) malam.
Mereka berkumpul jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendukung Prabowo-Sandi mulai berkumpul di depan kediaman Prabowo sejak pukul 18.00 WIB dan semakin ramai hingga saat ini.
Baca juga: Yakin Menang, KPU Nilai Konstruksi Hukum Kubu Prabowo Tak Jelas
Para pendukung Prabowo-Sandi ada yang berkumpul di depan kediaman Prabowo dan di depan Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara VI, Jakarta.
Prabowo-Sandiaga bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Adil Makmur menggelar nonton bareng pembacaan putusan MK di kediaman Prabowo sejak Kamis siang.
Pimpinan parpol koalisi yang hadir antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved