Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai memenuhi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Kamis (27/6) malam.
Mereka berkumpul jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendukung Prabowo-Sandi mulai berkumpul di depan kediaman Prabowo sejak pukul 18.00 WIB dan semakin ramai hingga saat ini.
Baca juga: Yakin Menang, KPU Nilai Konstruksi Hukum Kubu Prabowo Tak Jelas
Para pendukung Prabowo-Sandi ada yang berkumpul di depan kediaman Prabowo dan di depan Kantor Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara VI, Jakarta.
Prabowo-Sandiaga bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Adil Makmur menggelar nonton bareng pembacaan putusan MK di kediaman Prabowo sejak Kamis siang.
Pimpinan parpol koalisi yang hadir antara lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved