Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PERSONEL TNI-Polri terlihat terus melakukan penjagaan dan pengamanan di kawasan Patung Kuda dan jalan Medan Merdeka Barat menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, meski massa aksi pengawal putusan MK telah bubar.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, personel keamanan tetap akan berjaga hingga sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 selesai.
Dari pantauannya saat ikut mengawal jalannya aksi massa, Harrry menyebut, massa yang hadir bukan hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tapi banyak juga yang berasal dari luar Jakarta. Polisi pun masih memantau pergerakan massa hingga saat ini.
Baca juga : Pascaputusan MK, Semua Pihak Harus Kembali Bersatu
"Ada dari Bandung, Tangerang, Banten dan kita juga monitor di lapangan ada yang balik dari Gambir, TransJakarta serta MRT juga banyak," sebutnya.
Sebelumnya, massa yang berkumpul di sepanjang kawasan Patung Arjuna Wijaya hingga kantor Kementerian Pertahanan meninggalkan lokasi. Diiringi salawat yang dipimpin oleh orator dari atas mobil, massa beranjak dari lokasi aksi dengan tertib dari lokasii
Sang orator juga mengimbau massa untuk meninggalkan lokasi mulai pukul 17.00 WIB. Menurutnya, tidak ada lagi aksi apapun setelah batas waktu tersebut.
Sejauh ini sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih berjalan. Gugatan itu dilayangkan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil Pilpres 2019. (OL-7)
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved