Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PERSONEL TNI-Polri terlihat terus melakukan penjagaan dan pengamanan di kawasan Patung Kuda dan jalan Medan Merdeka Barat menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, meski massa aksi pengawal putusan MK telah bubar.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, personel keamanan tetap akan berjaga hingga sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 selesai.
Dari pantauannya saat ikut mengawal jalannya aksi massa, Harrry menyebut, massa yang hadir bukan hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya, tapi banyak juga yang berasal dari luar Jakarta. Polisi pun masih memantau pergerakan massa hingga saat ini.
Baca juga : Pascaputusan MK, Semua Pihak Harus Kembali Bersatu
"Ada dari Bandung, Tangerang, Banten dan kita juga monitor di lapangan ada yang balik dari Gambir, TransJakarta serta MRT juga banyak," sebutnya.
Sebelumnya, massa yang berkumpul di sepanjang kawasan Patung Arjuna Wijaya hingga kantor Kementerian Pertahanan meninggalkan lokasi. Diiringi salawat yang dipimpin oleh orator dari atas mobil, massa beranjak dari lokasi aksi dengan tertib dari lokasii
Sang orator juga mengimbau massa untuk meninggalkan lokasi mulai pukul 17.00 WIB. Menurutnya, tidak ada lagi aksi apapun setelah batas waktu tersebut.
Sejauh ini sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih berjalan. Gugatan itu dilayangkan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap hasil Pilpres 2019. (OL-7)
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved