Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mulai memikirkan nasib koalisi partai pendukung usai MK membacakan putusan PHPU Pilpres 2019. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso pun menyebut adanya opsi koalisi akan berakhir.
"Namun ini hanya beberapa opsi yang tersedia. Tapi ada juga pandangan beberapa pimpinan lainnya. Hak masing-masing," kata Priyo di Jalan Kartenagara 4, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Hak itu nantinya akan dibicarakan lagi secara bersama-sama. Priyo menyebut koalisi di tubuh BPN sudah sangat solid.
"Kita kan selama sekian bulan bersama-sama suka dan duka. Ini tidak sekadar perjuangan," ujarnya.
Priyo merekomendasi pihak BPN menjadi koalisi oposisi pemerintah. Sebab, hal ini dapat membangun demokrasi yang kuat.
"Tetapi ada juga yang memberikan alasan pragmatis politik, ada pikiran pasrahkan kepada partai masing-masing. Itu juga pandangan tidak salah, opsi itu tersedia. Siapa tahu nanti kalau hakim MK memutuskan lain ini semua akan bergantung pada suasana yang diputuskan hakim nanti," ucap Priyo.
Baca juga: KPU Yakin MK Tolak Seluruh Gugatan BPN
Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzhar Simanjutak mengungkapkan calon presiden yang diusungnya bakal memberikan pernyataan ihwal arah Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Namun demikian, belum diketahui pasti pernyataan apa yang akan disampaikan oleh pimpinan Partai Gerindra itu.
"Pak Prabowo akan kasih statement dan menjelaskan langkah selanjutnya Prabowo-Sandi dengan partai koalisi. Nanti setelah hakim MK membacakan hasil putusan," ungkap Dahnil.(medcom.id/OL-5)
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved