DPR Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Timbulkan Turbulensi Konstitusi

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2025 yang memisahkan antara pemilu nasional dan lokal mendatang dan menimbulkan turbulensi konstitusi.

"Kenapa turbulensi konstitusi? Karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukum dan amar putusannya berpotensi mengangkangi sejumlah prinsip dan norma dalam konstitusi itu sendiri," ujar Rifqinizamy, melalui keterangannya, Jumat (11/7).

Penyebab Turbulensi?

Rifqinizamy menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat turbulensi konstitusi. Pertama, Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Pasal 22 E Ayat 2 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden anggota DPR RI, anggota DPD RI dan anggota DPRD.

Baca juga : DPR sebut Putusan MK Langgar Konstitusi

Sementara dalam amar putusan Nomor 135 PUU 2024 menurutnya telah menghadirkan dua model pemilu nasional dan lokal, di mana jedanya bisa 2 sampai 2,5 tahun. 

Mekanisme Pemilu?

Ia mengatakan pemilu nasional dilaksanakan pada 2029. Kemudian  2031 Indonesia menggelar pemilihan lokal yakni pemilihan gubernur, bupati, walikota dan pemilihan anggota DPRD, provinsi, kabupaten/kota. Artinya, pelaksanaan pemilu sudah tidak lima tahun lagi dan bertentangan dengan Pasal 22 E ayat 1 jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai hal tersebut bukan sekadar persoalan teknis kepemiluan, tetapi menyangkut prinsip tata negara. Karena hal itu berarti MK telah membentuk norma undang-undang dasar (UUD) sendiri. Padahal yang berhak membentuk dan menetapkan UUD hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Larang Berkomentar?

Rifqinizamy mengaku sengaja meminta KPU untuk tidak berkomentar terkait hal ini. Pasalnya, KPU itu sejatinya sebagai pelaksana apa yang sudah kita putuskan DPR bersama Pemerintah, sehingga perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kekacauan dalam penafsiran norma konstitusi.

"Agar kita tidak confused karena ini pada level tataran prinsip konstitusi norma konstitusinya. Belum kita pada pelaksanaan dari sebuah norma. Ini problem yang pertama," pungkasnya