Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
CAWAPRES RI Ma'ruf Amin disebut bersikap tenang dan tanpa beban selama menanti putusan Mahkamah Konstitusi atas sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di kediaman Rumah Situbondo, Jakarta, Kamis (27/6).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid yang kebetulan sedang bersilaturahmi ke kediaman Ma'ruf pada saat sidang putusan MK digelar.
Baca juga: Warga Jakarta Antusias Nonton Sidang MK dari Layar Kaca
"Gestur beliau tadi sangat tenang, plong tanpa beban," beber Zainut seusai menemui Ma'ruf Amin di Jakarta.
Zainut mengatakan, Ma'ruf dua hingga tiga kali menyampaikan dirinya tidak memiliki pikiran atau beban apapun terkait putusan sidang MK. Menurut Zainut, Ma'ruf siap menerima apapun putusan MK. "Apakah di dalam persidangan itu nanti menang atau kalah itu diserahkan kepada Allah," kata Zainut.
Zainut mengatakan kedatangan dirinya ke kediaman Ma'ruf untuk bersilaturahmi dan kondisi Ma'ruf tampak sangat sehat. Dalam pertemuan tersebut Ma'ruf sesekali menyimak sidang pembacaan putusan yang berjalan.
"Kebetulan memang di depan ada televisi, ya kami sekilas melihat menyimak menyaksikan apa yang menjadi laporan di Mahkamah
Konstitusi dan beliau santai-santai saja," ujar dia. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved