Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebutkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi rekonsiliasi antara Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto perlu dilakukan. Ia berharap tidak ada lagi pembisik-pembisik yang dapat mengganggu rencana rekonsiliasi.
"Pertemuan antara keduanya, haruslah. Tapi dalam hati yang menerima, baik pak Jokowi maupun pak Prabowo. Jangan ada pembisik, bahaya itu. Saya tahu Prabowo. Prabowo itu letting saya, mulai dari letnan hingga ke jenderal sama-sama. saya ngerti bener Prabowo," kata Menhan Ryamizard di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga: Warga Jakarta Antusias Nonton Sidang MK dari Layar Kaca
Pertemuan antara kedua calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 bisa dilakukan pascaputusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Yang penting arahnya bersatu kembali," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengingatkan agar siapa pun yang menang dalam putusan MK patut dihormati. "Siapa pun yang menang kita hormati. Kita negara hukum bukan negara yang tidak ada hukumnya," kata Ryamizard.
Ia pun memprediksi situasi di Ibu Kota akan aman pascaputusan sengketa Pilpres 2019 yang diselenggarakan di MK. "Saya rasa dari kita lihat situasi itu, saya lihat jauh lebih aman. ini 212 bersama-sama berdoa supaya bersatu apalagi, semua berdoa agar tidak terjadi (chaos)," pungkasnya. (Ant/OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Amnesty International Indonesia mendesak agar ke depan mekanisme pemilihan hakim MK benar-benar menjamin integritas, independensi, serta kapasitas calon hakim.
I Dewa Gede Palguna yang merupakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merespons kekhawatiran pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK.
DOSEN Hukum Tata Negara Herdiansyah Hamzah menilai pencalonan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi hakim MK dapat menimbulkan persoalan independensi Mahkamah Konstitusi
penetapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim MK usulan DPR, memperparah masalah independensi dan memicu konflik kepentingan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved