Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebutkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi rekonsiliasi antara Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto perlu dilakukan. Ia berharap tidak ada lagi pembisik-pembisik yang dapat mengganggu rencana rekonsiliasi.
"Pertemuan antara keduanya, haruslah. Tapi dalam hati yang menerima, baik pak Jokowi maupun pak Prabowo. Jangan ada pembisik, bahaya itu. Saya tahu Prabowo. Prabowo itu letting saya, mulai dari letnan hingga ke jenderal sama-sama. saya ngerti bener Prabowo," kata Menhan Ryamizard di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga: Warga Jakarta Antusias Nonton Sidang MK dari Layar Kaca
Pertemuan antara kedua calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 bisa dilakukan pascaputusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Yang penting arahnya bersatu kembali," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengingatkan agar siapa pun yang menang dalam putusan MK patut dihormati. "Siapa pun yang menang kita hormati. Kita negara hukum bukan negara yang tidak ada hukumnya," kata Ryamizard.
Ia pun memprediksi situasi di Ibu Kota akan aman pascaputusan sengketa Pilpres 2019 yang diselenggarakan di MK. "Saya rasa dari kita lihat situasi itu, saya lihat jauh lebih aman. ini 212 bersama-sama berdoa supaya bersatu apalagi, semua berdoa agar tidak terjadi (chaos)," pungkasnya. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved