Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebutkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi rekonsiliasi antara Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto perlu dilakukan. Ia berharap tidak ada lagi pembisik-pembisik yang dapat mengganggu rencana rekonsiliasi.
"Pertemuan antara keduanya, haruslah. Tapi dalam hati yang menerima, baik pak Jokowi maupun pak Prabowo. Jangan ada pembisik, bahaya itu. Saya tahu Prabowo. Prabowo itu letting saya, mulai dari letnan hingga ke jenderal sama-sama. saya ngerti bener Prabowo," kata Menhan Ryamizard di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga: Warga Jakarta Antusias Nonton Sidang MK dari Layar Kaca
Pertemuan antara kedua calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 bisa dilakukan pascaputusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Yang penting arahnya bersatu kembali," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengingatkan agar siapa pun yang menang dalam putusan MK patut dihormati. "Siapa pun yang menang kita hormati. Kita negara hukum bukan negara yang tidak ada hukumnya," kata Ryamizard.
Ia pun memprediksi situasi di Ibu Kota akan aman pascaputusan sengketa Pilpres 2019 yang diselenggarakan di MK. "Saya rasa dari kita lihat situasi itu, saya lihat jauh lebih aman. ini 212 bersama-sama berdoa supaya bersatu apalagi, semua berdoa agar tidak terjadi (chaos)," pungkasnya. (Ant/OL-6)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved