Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
CALON presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tiba di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis (27/6).
Dilansir dari Antara, Prabowo tiba terlebih dahulu pukul 12.25 WIB, setelah itu sekitar pukul 12.28 WIB Sandiaga tiba di kediaman Prabowo. Keduanya langsung masuk ke dalam tanpa memberikan pernyataan kepada para jurnalis.
Baca juga: Kuasa Hukum 02 Optimistis Gugatan Dikabulkan MK
Selain itu, pimpinan partai politik koalisi Indonesia Adil Makmur yang terlihat hadir di kediaman Prabowo antara lain Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Prabowo-Sandi direncanakan menggelar nonton bareng (nobar) pembacaan putusan MK terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis siang.
Prabowo dan Sandiaga mengundang para pimpinan parpol koalisi Indonesia Adil Makmur untuk hadir menonton pembacaan putusan MK tersebut. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved