Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW) telah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi.
BW mengaku tidak ada kecemasan dalam menunggu putusan yang akan dibacakan majelis hakim terkait senjeta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres.
"Banyakin doa saja dari awal. Anda bisa lihat muka saya apakah ada kecemasan? kan enggak," ujar BW di Gedung MK, Kamis (27/6).
BW kemudian merespon soal jadwal putusan MK yang dipercepat satu hari.
Menurutnya, majelis hakim MK menghindari adanya pengumpulan massa yang akan dilaksankan pada besok, Jumat (28/6).
Baca juga: Anies Baswedan Yakin Putusan MK Berlandaskan Keadilan
Namun, ia menyerahkan sepenuhnya pada putusan majelis hakim.
"Mungkin MK takut ada pengumpulan massa yang lebih banyak. Mungkin itu. Saya sih terserah MK yang punya kebijakan sendiri, enggak ada masalah soal itu," kata BW.
Untuk hasil putusan, BW bersama tim hukum BPN lainnya optimistis majelis hakim akan mengabulkan gugatan pihaknya. Namun, ia enggan menduga-duga apakah dalam putusan oleh majelis hakim MK ada yang berbeda antara hakim MK.
"Tugas kami membangun optimisme. Tugas kami merumuskan argumen, tugas kami memastikan apa yg seluruhnya kami kemukakan itu bsa diyakini oleh majelis hakim. Saya tidak mau overconfidence apalagi sombong, kita lihat saja putusannya. Saya bukan peramal dan tidak mau meramal juga," tandas BW. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).
REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved